KHAZANAH SEJARAH:POLITIK SEBAGAI ILMU WAJIB DIKETAHUI SEPERTI BIDANG ILMU KEBUDAYAAN LAINNYA

-
by Ahmad M. Sewang 

Sebenarnya, penulis sedang memikirkan sebuah tulisan sebagai pemantik agar teman-teman netisan bisa membantu menulis sebuah gagasan menuju persatuan umat Islam yang sedang mengalami perpecahan.
Namun salah satu medsos (WA) kembali mempersoalkan bahwa seakan berpolitik itu haram disentuh. Judul artikel seperti tertera di atas bahwa politik sebagai ilmu wajib diketahui. Menurut adagium,  "Buta paling berbahaya adalah buta politik sebab orang lain bisa mempermainkan." Karena itu di universitas yang baik selalu ditemukan fakultas sosial politik agar masyarakat tercerahkan dan tidak mudah dipermainkan dalam masalah politik.

Hanya saja pada tataran praktik perlu dipertimbangkan, karena tidak semua tempat bisa berpolitik, khususnya low politic. Karena itu para politician membagi politik dalam dua bagian,
Pertama low politik tidak sembarang tempat bisa disampaikan, misalnya kampanye tidak boleh di tempat umum, seperti di perguruan tinggi, masjid, dan gedung pemerintah sebab bisa mendatangkan kekacauan

Kedua, high politik bisa di tempat umum. Seorang ustaz bisa saja menyampaikan dalam sebuah pengajian dengan memperkenalkan hasil fatwa MUI tentang persyaratan seorang pemimpin. Padahal persyaratan seorang pemimpin  termasuk politik, tetapi low politic. Bisa juga menulis di WA tentang low politic dan tidak perlu alergi. Sayang sekali sebagian masyarakat Sulawesi Selatan terlanjur memahami qcitra politik itu buruk bahwa politik itu, "Balle-balle pammulanna, ceko-ceko ri tanggana, pettu perru ricappana." (Politik) diaawali dengan kebohongan, dipenuhi tipuan ditengahnya, dan diakhiri dengan pengkhianatan). Citra inilah, sehingga sebagian orang alergi dalam dunia politik.

Wassalam,
Makassar, Akhir Juni 2021

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT SULAWESI SELATAN

-
Oleh : Badruzzaman Masyarakat Sulawesi Selatan agak ketat memegang adat yang berlaku, utamanya dalam hal perlapisan sosial. Pelapisan sosial masyarakat yang tajam merupakan suatu ciri khas bagi masyarakat Sulawesi Selatan (Mattuada, 1997). Sejak masa pra Islam masyarakat Sulawesi Selatan mudah mengenal stratifikasi sosial. Di saat terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial dalam masyarkat Sulawesi Selatan. Startifikasi sosial ini mengakibatkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dengan golongan bawah. Secara umum masyarakat Sulawesi Selatan mengenal tiga tingkatan sosial (kelas sosial). Dari kempat suku besar yang memukimi Sulawesi Selatan, ada tiga suku yang menganut tiga tingkatan. Ketiga suku tersebut adalah Suku Bugis, Makassar dan Mandar. Suku Bugis menganut tiga tingkatan sosial. Ketiga tingkatan sosial itu adalah : Ana’ Arung, To Maradeka dan Ata . Ketiga tingkatan sosial yang dianut oleh suku yang terb
Read more »

SISTEM KEKERABATAN ORANG BUGIS, MAKASSAR, MANDAR DAN TORAJA

-
Oleh : Badruzzaman Di daerah Sulawesi Selatan sangat menonjol perasaan kekeluargaan. Hal ini mungkin didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan berasal dari satu rumpun. Raja-raja di Sulawesi Selatan telah saling terikat dalam perkawinan, sehingga ikatan hubungan kekeluargaan semakin erat. Menurut Sure’ Lagaligo (catatan surat Lagaligo dari Luwu) bahwa keturunan raja berasal dari Batara Guru yang kemudian beranak cucu. Keturunan Barata Guru kemudian tersebar ke daerah lain. Oleh karena itu perasaan kekeluargaan tumbuh dan mengakar di kalangan raja di Sulawesi Selatan. Dalam masyarakat Sulawesi Selatan ditemukan sistem kekerabatan. Sistem kekrabatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Keluarga inti atau keluarga batih. Keluarga ini merupakan yang terkecil. Dalam bahasa Bugis keluarga ini dikenal dengan istilah Sianang , di Mandar Saruang Moyang , di Makassar Sipa’anakang/sianakang , sedangkan orang Toraja menyebutnya Sangrurangan. Keluarga ini b
Read more »

SEKILAS SEJARAH MASUKNYA KRISTEN DI ALOR

-
Oleh : Badruzzaman Pantai Makassar di Kabupaten Alor saat itu dikusai oleh Portugis. Sepanjang pesisiran pantai di Pulau Alor dinaikkan bendera putih. Menurut Fredrik Pulinggomang, S.Th, seorang tokoh masyarakat Alor dan Pendeta, bahwa pada tahun 1814 terjadi persepakatan pembagian wilayah antara Portugis dan Belanda yang kemudian disebut dengan Keputusan Leserborn. Keputusan itu membagi wilayah NTT menjadi dua bagian wilayah kekuasan. Wilayah pertama yang meliputi mulai dari Sumba, sebagian daratan Timor, Alor masuk daerah kekuasaan Kolonial Belanda, sedangkan Plores dan sebagian Timor masuk dalam wilayah Portugis. Berdasarkan keputusan itu maka Belanda mulai menempatkan beberapa orang Belandes di Alor. Seorang diberikan tugas sebagai Poskholder (penjaga pos), seorang yang lain sebagai menteri pajak, dan satu komando pasukan. Mereka masuk pertama kali di suatu tempat yang bernama Bang Atimang (sekarang bernama Alor Kecil), lalu berkedudukan atau berdomisil di Pantai Makass
Read more »