19 Agustus 2008

ASAL NAMA MAKASSAR

Kota Makassar masih terbilang muda jika dibandingkan sejarah nama Makassar yang jauh menembus masa lampau. Tapi tahukah Anda muasal dan nilai luhur makna nama Makassar itu?

Tiga hari berturut-turut Baginda Raja Tallo ke-VI Mangkubumi Kerajaan Gowa, I Mallingkaang Daeng Mannyonri KaraEng Katangka yang merangkap Tuma'bicara Butta ri Gowa (lahir tahun 1573), bermimpi melihat cahaya bersinar yang muncul dari Tallo. Cahaya kemilau nan indah itu memancar keseluruh Butta Gowa lalu ke negeri sahabat lainnya.

Bersamaan di malam ketiga itu, yakni malam Jum'at tanggal 9 Jumadil Awal 1014 H atau tanggal 22 September 1605 M. (Darwa rasyid MS., Peristiwa Tahun-tahun Bersejarah Sulawesi Selatan dari Abad ke XIV s/d XIX, hal.36), di bibir pantai Tallo merapat sebuah perahu kecil. Layarnya terbuat dari sorban, berkibar kencang. Nampak sesosok lelaki menambatkan perahunya lalu melakukan gerakan-gerakan aneh. Lelaki itu ternyata melakukan sholat. Cahaya yang terpancar dari tubuh lelaki itu menjadikan pemandangan yang menggemparkan penduduk Tallo, yang sontak ramai membicarakannya hingga sampai ke telinga Baginda KaraEng Katangka. Di pagi buta itu, Baginda bergegas ke pantai. Tapi tiba-tiba lelaki itu sudah muncul ‘menghadang’ di gerbang istana. Berjubah putih dengan sorban berwarna hijau. Wajahnya teduh. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya.

Lelaki itu menjabat tangan Baginda Raja yang tengah kaku lantaran takjub. Digenggamnya tangan itu lalu menulis kalimat di telapak tangan Baginda "Perlihatkan tulisan ini pada lelaki yang sebentar lagi datang merapat di pantai,” perintah lelaki itu lalu menghilang begitu saja. Baginda terperanjat. la meraba-raba matanya untuk memastikan ia tidak sedang bermimpi. Dilihatnya telapak tangannya tulisan itu ternyata jelas adanya. Baginda KaraEng Katangka lalu bergegas ke pantai. Betul saja, seorang lelaki tampak tengah menambat perahu, dan menyambut kedatangan beliau.

Singkat cerita, Baginda menceritakan pengalamannya tadi dan menunjukkan tulisan di telapak tangannya pada lelaki itu. “Berbahagialah Baginda. Tulisan ini adalah dua kalimat syahadat,” kata lelaki itu. Adapun lelaki yang menuliskannya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassallam sendiri. Baginda Nabi telah menampakkan diri di Negeri Baginda.

Peristiwa ini dipercaya sebagai jejak sejarah asal-usul nama "Makassar", yakni diambil dari nama "Akkasaraki Nabbiya", artinya Nabi menampakkan diri. Adapun lelaki yang mendarat di pantai Tallo itu adalah Abdul Ma'mur Khatib Tunggal yang dikenal sebagai Dato' ri Bandang, berasal dari Kota Tengah (Minangkabau, Sumatera Barat). Baginda Raja Tallo I Mallingkaang Daeng Manyonri KaraEng Katangka setelah memeluk Agama Islam kemudian bergelar Sultan Abdullah Awaluddin Awawul Islam KaraEng Tallo Tumenanga ri Agamana. Beliau adalah Raja pertama yang memeluk agama Islam di dataran Sulawesi Selatan.

Lebih jauh, penyusuran asal nama "Makassar" dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

1.

Makna. Untuk menjadi manusia sempurna perlu "Ampakasaraki", yaitu menjelmakan (menjasmanikan) apa yang terkandung dalam bathin itu diwujudkan dengan perbuatan. "Mangkasarak" mewujudkan dirinya sebagai manusia sempurna dengan ajaran TAO atau TAU (ilmu keyakinan bathin). Bukan seperti yang dipahami sebagian orang bahwa "Mangkasarak" orang kasar yang mudah tersinggung. Sebenarnya orang yang mudah tersinggung itu adalah orang yang halus perasaannya.

2.

Sejarah. Sumber-sumber Portugis pada permulaan abad ke-16 telah mencatat nama "Makassar". Abad ke-16 "Makassar” sudah menjadi ibu kota Kerajaan Gowa. Dan pada Abad itu pula, Makassar sebagai ibu kota sudah dikenal oleh bangsa asing. Bahkan dalam syair ke-14 Nagarakertagama karangan Prapanca (1365) nama Makassar telah tercantum.

3.

Bahasa. Dari segi Etimologi (Daeng Ngewa, 1972:1-2), Makassar berasal dari kata "Mangkasarak" yang terdiri atas dua morfem ikat "mang" dan morfem bebas "kasarak". Morfem ikat "mang" mengandung arti: a). Memiliki sifat seperti yang terkandung dalam kata dasarnya. b). Menjadi atau menjelmakan diri seperti yang dinyatakan oleh kata dasarnya. ­Morfem bebas "kasarak" mengandung (arti: a). Terang, nyata, jelas, tegas. b). Nampak dari penjelasan. c). Besar (lawan kecil atau halus).

Jadi, kata "Mangkasarak" Mengandung arti memiliki sifat besar (mulia) dan berterus terang (Jujur). Sebagai nama, orang yang memiliki sifat atau karakter "Mangkasarak" berarti orang tersebut besar (mulia), berterus terang (Jujur). Sebagaimana di bibir begitu pula di hati.

John A.F. Schut dalam buku "De Volken van Nederlandsch lndie" jilid I yang beracara : De Makassaren en Boegineezen, menyatakan: "Angkuh bagaikan gunung-gunungnya, megah bagaikan alamnya, yang sungai­sungainya di daerah-daerah nan tinggi mengalir cepat, garang tak tertundukkan, terutama pada musim hujan; air-air terjun tertumpah mendidih, membusa, bergelora, kerap menyala hingga amarah yang tak memandang apa-apa dan siapa-siapa. Tetapi sebagaimana juga sungai, gunung nan garang berakhir tenang semakin ia mendekati pantai. Demikian pulalah orang Bugis dan Makassar, dalam ketenangan dapat menerima apa yang baik dan indah".

Dalam ungkapan "Akkana Mangkasarak", maksudnya berkata terus terang, meski pahit, dengan penuh keberanian dan rasa tanggung jawab. Dengan kata "Mangkasarak" ini dapatlah dikenal bahwa kalau dia diperlakukan baik, ia lebih baik. Kalau diperlakukan dengan halus, dia lebih halus, dan kalau dia dihormati, maka dia akan lebih hormat.

PEJABAT WALIKOTA MAKASSAR SEJAK PEMERINTAHAN BELANDA SAMPAI SEKARANG

Pemerintahan Kolonial Belanda

1.

J.E. Dambrink (1918-1927

2.

J.H.De Groot (1927-1931)

3.

G.H.J. Beikenkamp (1931-1932)

4.

Ir. F.C.Van Lier (1932-1933)

5.

Ch.H.Ter Laag (1933-1934)

6.

J.Leewis (1934-1936)

7.

H.F.Brune (1936-1942)



Pemerintahan Jepang

1.

Yamasaki (1942-1945)



Pemerintahan NICA

1.

H.F. Brune (1945)

2.

D.M. Van Zwieten (1945-1946)



Pemerintahan R.I.S

1.

J.M Qaimuddin (1950-1951)

2.

J. Mewengkang (1951)



Pemerintahan Republik Indonesia

1.

Sampara Dg. Lili (1951-1952)

2.

Achmad Dara Syachruddin (1952-1957)

3.

M. Junus Dg. Mile (1957-1959)

4.

Latif Dg. Massikki (1959-1962)

5.

H. Arupala (1962-1965)

6.

Kol.H.M.Dg. Patompo (1962-1976)

7.

Kol. Abustam (1976-1982)

8.

Kol. Jancy Raib (1982-1988)

9.

Kol. Suwahyo (1988-1993)

10.

H.A. Malik B. Masry,SE.MS (1994-1999)

11.

Drs. H.B. Amiruddin Maula, SH.Msi (1999-2004)

12.

H. Ilham Arief Sirajuddin, MM (2004 - sekarang)


SEJARAH KOTA MAKASSAR

Awal Kota dan bandar makassar berada di muara sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV. Sumber-sumber Portugis memberitakan, bahwa bandar Tallo itu awalnya berada dibawah Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene, akan tetapi pada pertengahan abad XVI, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Gowa, dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang, yang bahkan menyerang dan menaklukan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai Tallo, mengakibatkan pendangkalan sungai Tallo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara sungai Jeneberang, disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Gowa-Tallo yang kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang untuk selanjutnya seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota Makassar.

Pada masa pemerintahan Raja Gowa XVI ini didirikan pula Benteng Rotterdam di bagian utara, Pemerintahan Kerajaan masih dibawah kekuasaan Kerajaan Gowa, pada masa itu terjadi peningkatan aktifitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan Internasional, sektor politik serta sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa ini merupakan puncak kejayaan Kerajaan Gowa, namun selanjutnya dengan adanya perjanjian Bungaya menghantarkan Kerajaan Gowa pada awal keruntuhan. Komoditi ekspor utama Makassar adalah beras, yang dapat ditukar dengan rempah-rempah di Maluku maupun barang-barang manufaktur asal Timur Tengah, India dan Cina di Nusantara Barat. Dari laporan Saudagar Portugal maupun catatan-catatan lontara setempat, diketahui bahwa peranan penting Saudagar Melayu dalam perdagangannya yang berdasarkan pertukaran surplus pertanian dengan barang-barang impor itu. Dengan menaklukkan kerajaan¬kerajaan kecil disekitarnya, yang pada umumnya berbasis agraris pula, maka Makassar meningkatkan produksi komoditi itu dengan berarti, bahkan, dalam menyerang kerajaan-kerajaan kecil tainnya, para ningrat Makassar bukan hanya menguasai kawasan pertanian lawan-tawannya itu, akan tetapi berusaha pula untuk membujuk dan memaksa para saudagar setempat agar berpindah ke Makassar, sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di bandar niaga baru itu.

Dalam hanya seabad saja, Makassar menjadi salah satu kota niaga terkemuka dunia yang dihuni lebih 100.000 orang (dan dengan ini termasuk ke-20 kota terbesar dunia Pada zaman itu jumlah penduduk Amsterdam, kota terbesar musuh utamanya, Belanda, baru mencapai sekitar 60.000 orang) yang bersifat kosmopolitan dan multikultural. Perkembangan bandar Makasar yang demikian pesat itu, berkat hubungannya dengan perubahan¬-perubahan pada tatanan perdagangan internasional masa itu. Pusat utama jaringan perdagangan di Malaka, ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1511, demikian di Jawa Utara semakin berkurang mengikuti kekalahan armada lautnya di tangan Portugal dan pengkotak-kotakan dengan kerajaan Mataram. Bahkan ketika Malaka diambil-alih oleh Kompeni Dagang Belanda VOC pada tahun 1641, sekian banyak pedagang Portugis ikut berpindah ke Makassar.

Sampai pada pertengahan pertama abad ke-17, Makassar berupaya merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, kerajaan-kerajaan Wolio di Buton, Bima di Sumbawa, Banggai dan Gorontalo di Sulawesi bagian Timur dan Utara serta mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku. Secara internasional, sebagai salah satu bagian penting dalam Dunia Islam, Sultan Makassar menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat dengan kerajaan¬-kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia Barat, Golconda di India dan Kekaisaran Otoman di Timur Tengah.
Sampai pada pertengahan pertama abad ke-17, Makassar berupaya merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, kerajaan-kerajaan Wolio di Buton, Bima di Sumbawa, Banggai dan Gorontalo di Sulawesi bagian Timur dan Utara serta mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku. Secara internasional, sebagai salah satu bagian penting dalam Dunia Islam, Sultan Makassar menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat dengan kerajaan¬-kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia Barat, Golconda di India dan Kekaisaran Otoman di Timur Tengah
.

Hubungan Makassar dengan Dunia Islam diawali dengan kehadiran Abdul Ma'mur Khatib Tunggal atau Dato' Ri Bandang yang berasal dari Minangkabau Sumatera Barat yang tiba di Tallo (sekarang Makassar) pada bulan September 1605. Beliau mengislamkan Raja Gowa ke-XIV I¬MANGNGARANGI DAENG MANRABIA dengan gelar SULTAN ALAUDDIN (memerintah 1593-1639), dan dengan Mangkubumi I- MALLINGKAANG DAENG.

MANYONRI KARAENG KATANGKA yang juga sebagai Raja Tallo. Kedua raja ini, yang mulai memeluk Agama Islam di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 9 Nopember 1607, tepatnya hari Jum’at, diadakanlah sembahyang Jum’at pertama di Mesjid Tallo dan dinyatakan secara resmi penduduk Kerajaan Gowa-Tallo tetah memeluk Agama Islam, pada waktu bersamaan pula, diadakan sembahyang Jum’at di Mesjid Mangallekana di Somba Opu. Tanggal inilah yang selanjutnya diperingati sebagai hari jadi kota Makassar sejak tahun 2000, yang sebelumnya hari jadi kota Makassar jatuh pada tanggal 1 April

Para ningrat Makassar dan rakyatnya dengan giat ikut dalam jaringan perdagangan internasional, dan interaksi dengan komunitas kota yang kosmopolitan itu me¬nyebabkan sebuah "creative renaissance" yang menjadikan Bandar Makassar salah satu pusat ilmu pengetahuan terdepan pada zamannya. Koleksi buku dan peta, sesuatu yang pada zaman itu masih langkah di Eropa, yang terkumpul di Makassar, konon merupakan salah satu perpustakaan ilmiah terbesar di dunia, dan para sultan tak segan-segan memesan barang-barang paling mutakhir dari seluruh pelosok bumi, termasuk bola dunia dan teropong terbesar pada waktunya, yang dipesan secara khusus dari Eropa. Ambisi para pemimpin Kerajaan Gowa-Tallo untuk semakin memper-luas wilayah kekuasaan serta persaingan Bandar Makassar dengan Kompeni Dagang Belanda VOC berakhir dengan perang paling dahsyat dan sengit yang pernah dijalankan Kompeni. Pasukan Bugis, Belanda dan sekutunya dari Ternate, Buton dan Maluku memerlukan tiga tahun operasi militer di seluruh kawasan Indonesia Timur. Baru pada tahun 1669, akhirnya dapat merata-tanahkan kota Makassar dan benteng terbesarnya, Somba Opu.

Bagi Sulawesi Selatan, kejatuhan Makassar di tangan federasi itu merupakan sebuah titik balik yang berarti Bandar Niaga Makassar menjadi wilayah kekuasaan VOC, dan beberapa pasal perjanjian perdamaian membatasi dengan ketat kegiatan pelayaran antar-pulau Gowa-Tallo dan sekutunya. Pelabuhan Makassar ditutup bagi pedagang asing, sehingga komunitas saudagar hijrah ke pelabuhan-pelabuhan lain.

Pada beberapa dekade pertama setelah pemusnahan kota dan bandar Makassar, penduduk yang tersisa membangun sebuah pemukiman baru di sebelah utara bekas Benteng Ujung Pandang; benteng pertahanan pinggir utara kota lama itu pada tahun 1673 ditata ulang oleh VOC sebagai pusat pertahanan dan pemerintahan dan diberi nama barunya Fort Rotterdam, dan 'kota baru' yang mulai tumbuh di sekelilingnya itu dinamakan 'Vlaardingen'. Pemukiman itu jauh lebih kecil daripada Kota Raya Makassar yang telah dihancurkan. Pada dekade pertama seusai perang, seluruh kawasan itu dihuni tidak lebih 2.000 jiwa; pada pertengahan abad ke-18 jumlah itu meningkat menjadi sekitar 5.000 orang, setengah di antaranya sebagai budak.

Selama dikuasai VOC, Makassar menjadi sebuah kota yang tertupakan. “Jan Kompeni” maupun para penjajah kolonial pada abad ke-19 itu tak mampu menaklukkan jazirah Sulawesi Selatan yang sampai awal abad ke-20 masih terdiri dari selusinan kerajaan kecil yang independen dari pemerintahan asing, bahkan sering harus mempertahankan diri terhadap serangan militer yang ditancurkan kerajaan-kerajaan itu. Maka, 'Kota Kompeni' itu hanya berfungsi sebagai pos pengamanan di jalur utara perdagangan rempah-rempah tanpa hinterland - bentuknya pun bukan 'bentuk kota', tetapi suatu aglomerasi kampung-kampung di pesisir pantai sekeliling Fort Rotterdam.

Pada awalnya, kegiatan perdagangan utama di beras Bandar Dunia ini adalah pemasaran budak serta menyuplai beras kepada kapal¬kapal VOC yang menukarkannya dengan rempah-rempah di Maluku. Pada tahun 30-an di abad ke-18, pelabuhan Makassar dibuka bagi kapal-kapal dagang Cina. Komoditi yang dicari para saudagar Tionghoa di Sulawesi, pada umumnya berupa hasil laut dan hutan seperti teripang, sisik penyu, kulit kerang, sarang burung dan kayu cendana, sehingga tidak dianggap sebagai langganan dan persaingan bagi monopoli jual-beli rempah-rempah dan kain yang didirikan VOC.

Sebaliknya, barang dagangan Cina, Terutama porselen dan kain sutera, dijual para saudagarnya dengan harga yang lebih murah di Makassar daripada yang bisa didapat oleh pedagang asing di Negeri Cina sendiri. Adanya pasaran baru itu, mendorong kembali aktivitas maritim penduduk kota dan kawasan Makassar. Terutama penduduk pulau-pulau di kawasan Spermonde mulai menspesialisasikan diri sebagai pencari teripang, komoditi utama yang dicari para pedagang Cina, dengan menjelajahi seluruh Kawasan Timur Nusantara untuk men¬carinya; bahkan, sejak pertengahan abad ke-18 para
nelayan-pelaut Sulawesi secara rutin berlayar hingga pantai utara Australia, di mana mereka tiga sampai empat bulan lamanya membuka puluhan lokasi pengolahan teripang. Sampai sekarang, hasil laut masih merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi penduduk pulau-pulau dalam wilayah Kota Makassar
.

Setelah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menggantikan kompeni perdagangan VOC yang bangkrut pada akhir abad ke-18, Makassar dihidupkan kembali dengan menjadikannya sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1846. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan kenaikan volume perdagangan yang pesat, dan kota Makassar berkembang dari sebuah pelabuhan backwater menjadi kembali suatu bandar internasional.

Setelah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menggantikan kompeni perdagangan VOC yang bangkrut pada akhir abad ke-18, Makassar dihidupkan kembali dengan menjadikannya sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1846. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan kenaikan volume perdagangan yang pesat, dan kota Makassar berkembang dari sebuah pelabuhan backwater menjadi kembali suatu bandar internasional.

Dengan semakin berputarnya roda perekonornian Makassar, jumlah penduduknya meningkat dari sekitar 15.000 penduduk pada pertengahan abad ke-19 menjadi kurang lebih 30.000 jiwa pada awal abad berikutnya. Makassar abad ke-19 itu dijuluki "kota kecil terindah di seluruh Hindia-Belanda" (Joseph Conrad, seorang penulis Inggris-Potandia terkenal),dan menjadi salah satu port of call utama bagi baik para pelaut-pedagang Eropa, India dan Arab dalam pemburuan hasil-hasil hutan yang amat laku di pasaran dunia maupun perahu-perahu pribumi yang beroperasi di antara Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.

Pada awal abad ke-20, Belanda akhirnya menaklukkan daerah¬daerah independen di Sulawesi, Makassar dijadikan sebagai pusat pemerintahan kolonial Indonesia Timur. Tiga-setengah dasawarsa Neerlandica, kedamaian di bawah pemerintahan kolonial itu adalah masa tanpa perang paling lama yang pernah dialami Sulawesi Selatan, dan sebagai akibat ekonominya berkembang dengan pesat. Penduduk Makassar dalam kurun waktu itu meningkat sebanyak tiga kali lipat, dan wilayah kota diperluas ke semua penjuru. Dideklarasikan sebagai Kota Madya pada tahun 1906, Makassar tahun 1920-an adalah kota besar kedua di luar Jawa yang membanggakan dirinya dengan sembilan perwakilan asing, sederetan panjang toko di tengah kota yang menjual barang-barang mutakhir dari seluruh dunia dan kehidupan sosial-budaya yang dinamis dan kosmopolitan.

Perang Dunia Kedua dan pendirian Republik Indo¬nesia sekali lagi mengubah wajah Makassar. Hengkangnya sebagian besar warga asingnya pada tahun 1949 dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir tahun 1950-an menjadi¬kannya kembali sebuah kota provinsi. Bahkan, sifat asli Makassar-pun semakin menghilang dengan kedatangan warga baru dari daerah-daerah pedalaman yang berusaha menyelamatkan diri dari kekacauan akibat berbagai pergolakan pasca¬ revolusi. Antara tahun 1930-an sampai tahun 1961 jumlah penduduk meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 orang, lebih daripada setengahnya pendatang baru dari wilayah luar kota. Hal ini dicerminkan dalam penggantian nama kota menjadi Ujung Pandang berdasarkan julukan ”Jumpandang” yang selama berabad-abad lamanya menandai Kota Makassar bagi orang pedalaman pada tahun 1971. Baru pada tahun 1999 kota ini dinamakan kembali Makassar, tepatnya 13 Oktober berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 Nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar dan sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah luas wilayah bertambah kurang lebih 4 mil kearah laut 10.000 Ha, menjadi 27.577Ha

14 Agustus 2008

SEKILAS SEJARAH MASUKNYA KRISTEN DI ALOR


Oleh : Badruzzaman

Pantai Makassar di Kabupaten Alor saat itu dikusai oleh Portugis. Sepanjang pesisiran pantai di Pulau Alor dinaikkan bendera putih. Menurut Fredrik Pulinggomang, S.Th, seorang tokoh masyarakat Alor dan Pendeta, bahwa pada tahun 1814 terjadi persepakatan pembagian wilayah antara Portugis dan Belanda yang kemudian disebut dengan Keputusan Leserborn. Keputusan itu membagi wilayah NTT menjadi dua bagian wilayah kekuasan. Wilayah pertama yang meliputi mulai dari Sumba, sebagian daratan Timor, Alor masuk daerah kekuasaan Kolonial Belanda, sedangkan Plores dan sebagian Timor masuk dalam wilayah Portugis.
Berdasarkan keputusan itu maka Belanda mulai menempatkan beberapa orang Belandes di Alor. Seorang diberikan tugas sebagai Poskholder (penjaga pos), seorang yang lain sebagai menteri pajak, dan satu komando pasukan. Mereka masuk pertama kali di suatu tempat yang bernama Bang Atimang (sekarang bernama Alor Kecil), lalu berkedudukan atau berdomisil di Pantai Makassar. (Dinamakan Pantai Makassar, sebab jauh sebelumnya orang-orang Makassar sudah bermukim di daerah tersebut sebagai pelaut dan pedagang sambil membawa ajaran-ajaran agama Islam, sampai saat ini komunitas mereka masih terdapat di pantai tersebut, sebagai bukti keberadaan tersebut adalah berdirinya sebuah balla lompo di salah satu tempat di Alor Kecil)
Lalu tahun 1900, orang Kristen mulai masuk ke daerah ini. Orang tersebut bernama Mingga dan Heo. Kedua orang tersebut dibuang oleh Belanda ke daerah Alor. Keberadaanya mungkin dikibatkan karena adanya ekses di Rote yang mengakibatkan Belanda membuang mereka ke daearah Alor. Mingga dan Heo, penganut agama Kristen (masuk dalam zegi pastoral, karena imam mereka tidak terlepas dari umat Kristeani). Mereka merupakan tahanan Belanda yang dibuang ke Alor. Pembuangan mereka ke Alor mungkin disebabkan oleh karena Alor saat itu dikenal memiliki kondisi alamnya terjal, bergunung dan lain-lain sebagainya. Selain itu di wilayah ini masih sering terjadi konflik antar suku, karena mereka masih percaya kepada agama suku. Kedua orang itu juga masuk melalui Bang Atinang dan berdomisili di Pantai Makassar.
Penduduk asli Alor yang menganut kepercayaan suku bermukim di gunung-gunung. Sesekali mereka turun ke Pantai Makassaar, untuk berbelanja terutama pada hari pasar. Mereka saat itu berkomunikasi dan bergaul serta bertransaksi jual beli dengan para masyarakat pendatang terutama komunitas Kristen. Karena orang-orang Kristeani kuat dalam zegi pastoral dan sosiologi, maka tidak sedikit di antara penganut agama suku yang simpati kepada mereka dan beralih untuk memeluk agama Kristen.
Zegi Pastoral yang dibuat oleh Mingga dan Heo akhirnya paham bahwa tidak hanya kaum Kristeani yang bergaul akrab dengan mereka akan tetapi penganut Agama Islam pun demikian, maka Zegi Pastoral kemudian tidak tinggal ditempat. Mereka memulai untuk menjajaki para penduduk asli penganut keparcayaan suku di gunung-gunung. Merekapun jalan naik ke gunung-gunung bertemu dengan orang tua-tua dan anak–anak mereka. Komunikasi berjalan dengan baik dan akhirnya merekapun bersahabat dengan masyarakat pegunungan itu. Zegi Pastoral besahabat dengan para orang tua, demkian halnya dengan anak-anak mereka.
Sehingga, pada tahun 1905 anak-anak penduduk asli penganut agama suku tersebut dibina di Pantai Makasar. Pembinaan itu bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang ajaran-ajaran Kristen. Pada saat itu sistem pendidikan dibagi kepada tiga. Sistem pertama adalah pendidikan umum: upaya untuk mengajarkan kepada anak-anak tersebut huruf, kedua pembinaan doktrin gererja: memberikan pemahaman tentang ajaran-ajaran Kristen, dan ketiga mereka berbakti bersama dalam membaca Alkitab, berhotbah, bernyanyi dan lain-lain. Tiga sistem pendidikan tersebut digabung , yang saat itu dikenal dengan Sunday Scholl (sekolah minggu itu saat ini berubah menjadi sekolah umum, karena daerah Alor Kecil saat ini dimukimi oleh mayoritas penganut agama Islam.).
Pada tahun 1910 Belanda pun mulai mengirim lagi seorang yang lain, pendeta yang namanya Wallem Buch. Pengiriman tersebut dilakukan karena menurut penelitian bahwa orang-orang gunung sudah banyak yang percaya kepada Agama Keristen. Sehingga pada tahun yang sama Walem Buch mengadakan pembabtisan massal di suatu tempat, namanya Belolo. Pada tahun yang sama pula sebuah sekolah dibuka di Belolo. Sekolah tersebut merupakan pemisahan dari Sunday School yang didirikan sebelumnya. Jadi sekolah umum yang mengajarkan tentang baca tulis huruf mulai dipisahkan dengan sekolah minggu yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran Kristen. Pada tahun 1911, sebuah sekolah umum lagi dibuka di Alor Kecil (Bang Atinang). Pada tahun yang sama, kapal Conopus (kapal Belanda, Kapal Putih), berlabu di Alor Kecil dan saat itu Babtisan massal kedua oelh Wallem Buch lagi.
Pemerintah Belanda pun mulai memperhatikan perkembangan Pulau Alor ke depan. Ia mencari jalan keluar untuk membuat suatu kota. Akan tetapi kenyataan alam yang tidak mendukung,di Belolo dan Alor Kecil keadaan pantai dapat dibuat pelabuhan akan tetapi keadaan daratan tidak mendukung, sebab kondisinya pengunungan. Akhirnya kota pun dikembangkan atau dipndahkan ke Kalabahi. Pemindahan kota tersebut terjadi pada tanggal 5 Mei 1911.
Saat kota dibuka, sekolah-sekolah dan gereja-gereja pun juga dibuka oleh Belanda. Keadaan sistem pendidikan saat itu mulai terpisah. Gereja dibuka tersendiri, sekolah-sekolah umum pun melaksanakan sistem pendidikannya, demikian halnya dengan Sunday School dengan sistem pendidikan yang berbeda. Kebaktian umumpun telah dilakukan. Sedangkan gereja Adam dibuka pada tahun 1917.
Sebetulnya keputusan Belanda tentang penggalakan dibidang pendidikan dan keagamaan dimulai sejak tuhun 1911, dengan instruksinya untuk membuka sekolah dan gereja di seluruh daerah ini. Tetapi karena situasi alam Pulau Alor yang kurang mendukung, gunung terjal yang mesti ditempuh melalui jalan kaki, menyeberangi atau menghadapi gelombang laut dengan perahu layar, maka realisasinya dilakukan dalam waktu yang berbeda.
Guru pengajar pun mulai bertambah. Di awal pelaksanaan pendidikan ini, beberapa guru umum yang sebagai guru agama dan penginji di gunung-gunung. Namun beberapa waktu kemudian mulai ada bantuan guru dari daerah lain antara lain dari Daratan Timor, dan Manado, Sulawesi. Mereka mengajar masyarakat untuk mengenal Allah, dan alam adalah kepunyaan Tuhan yang mesti dikuasai.
Perkembangan selanjutnya, motivasi penduduk Pulau Alor untuk lebih memperdalam ilmu pengetahuan bangkit. Beberapa di antara mereka melanjutkan pendidikan di luar Pulau Alor, diantaranya di Kupang, Jawa dan Sulawesi. (Frederik Pulinggomang, wawancara: 11 Juli 2005)

SEKILAS SEJARAH MASUKNYA KATOLIK DI ALOR

Oleh : Badruzzaman

Masyarakat Alor mengenal Agama Katolik, berawal dari empat pemuda yang berpetualangan ke Makassar. Keempat pemuda itu adalah Leimai Langwa (anak kelahiran kampung Manegeng Alor Timur), Salomon Malley (berasal dari Woibila Alor Selatan), Simon Moy (berasal dari kampung Watakika Alor Barat Daya) dan Yoseph Abel Kudja (berasal dari Tongbang Alor Barat Laut).
Leimai Langawa diperantuannya berkenalan dengan seorang penganut Agama Katolik, ia pun menyatakan diri untuk menganut agama tersebut dengan bukti pembabtisan pada tahun 1928 dengan nama Laurensius, namun ia baru mulai bersaksi sebagai orang Katolik (aktif dalam kegiatan peribadatan keagamaan) pada tahun 1946. Laurensius Leimai Langawa kembali ke Alor pada tahun 1928.
Pada tahun yang sama Salomon Asalang pun kembali dari Makassar membawa muatan iman Katolik pula. Ia juga enggang untuk aktif dalam kegiatan keaagaman. Namun keenggangan tersebut tidak berlarut. Pada tahun 1946 ia mulai bergiat menjadi saksi hidup ajaran Katolik.
Demikian halnya dengan Simon Moy yang kembali dari Makassar pada tahun 1940. Ia merupakan penganut Katolik pertama yang kehadirannya diragukan, bahkan tidak diijinkan untuk bersaksi sebagai orang Katolik. Kepala Kampung Watakika, Lambertus Alkalea melarang keras kehadiran dan kesaksian Simon Moy. Namun pada tahun 1946 Simon Moy berhasil mengajak seseorang untuk ikut menganut agama Katolik, sebagai bukti kesaksian dan kerasulannya.
Yoseph Abel juga kembali dari Makassar pada tahun 1931. Ia menyatakan drinya menganut agama Katolik di hadapan Pastor De Bruin di tanah kelahirannya sendri. Ia telah berhasil mengajak 7 orang untuk menganut Agama Katolik.
Tercatat, bahwa pada 24 Desember 1931 merupakan awal perkenalan Agama Katolik kepada orang banyak di Alor, yaitu 7 orang. Perkenalan menumental tersebut berlangsung di mengenang Hari Natal di rumah bapak Theofilus Tapaka Duka. Saat itu merupakan awal penting bagi Gereja Katolik Alor dalam melaksaksanakan peribadatan sebab telah mendapat isin dari Raja Alor Pantar Bapak Umar Balanai Watang Nampira.
Saat itu, penganut agama Katolik bertamba 7 orang. Tiga bulan berikutnya penganut agama katolik telah mencapai 77 orang. Sehingga pada tanggal 25 Maret 1932 bapak Theofilus Tapaha Duka mengumumkan hari resmi berdirinya Agama Katolik di Tombang dan Dopbina. Kegiatan kerasulan (pribadatan) pun mulai digalakkan. Pembagian tugas mulai djabarkan. Yoseph Abel Kudja menjadi guru agama di Tongbang, dibantu Ayub Tapaha Duka, dan Wilhemus Maulaja. Sedangkan penanggung jawab umat wilayah Tombang adalah Bapak theofilus Tapaha Duka. Hingga pada tahun 1941 jumlah penganut agama katolik telah mencapai 194 orang.
Di Dopbina, Yonhanes Tang Laobang dan Zakarias Laa Maroo menjadi guru agama sedangkan bapak Petrus Duka menjadi penanggung jawab umat. Namun Yohanes Tang Lobang meninggal dunia pada tahun 1942, iapun digantikan oleh Martius Mauduka.
Semua kegiatan kerasulan (peribadaan) mulai berjalan dengan baik. Beberpa surat catatan penting dikirim ke Makassar. Terutama surat pernyataan umat Katolik yang telah menyatakan diri untuk memeluk agama Katolik. Surat pernyataan tersebut disampaikan kepada pastor De Bruin di Makassar.
Pastor De Bruin akhirnya meminta palayanan kegembalaan dari Larantuka untuk umat Katolik di Alor. Akan tetapi dua tahun lamanya menunggu orang yang dimaksud tidak kunjung tiba. Rupanya Yoseph pun jadi kesal.
Yoseph akhirnya terpengaruh menjadi umat jamaat Protestan. Ia beralih menganut agama Protestan. Bahkan ia menjadi penginjil di Gereja Protestan Tabolang tahun 1933-1934.
Pada tanggal 30 Juni 1934 seorang Misionaris pertama, Pastor Prieslertiba dari Larantuka..Pastor Priesler saat itu menghadap Raja Nampira dan memohon izin untuk bertemu dengan umat Katolik Alor. Raja memanggil Yoseph Abel Kudja untuk menjemput Pastor Priesler. Pastor Priesler lalu dibawa ke Tombang dan Dupbina (saat itu Yoseph Abel Kudja beralaih kembali menjadi penganut Katolik). Pada saat ini pulalah umat Katolik perdana mulai dibabtis oleh Pastor Prosler.
Selesai kunjungan dan kegiatan ini, pastor kembali ke Larantuka. Ia bersama Yoseph Abel Kudja dan Wilem Maulaka. Yoseph Abel Kudja mengikuti kursus guru agama di Larantuka selama satu bulan, Sedangkan Wilem Maulaka kegiatan yang sama di Lawoleba, Hadakewa. selama beberapa bulan. Selesai kegiatan tersebut merekapun kembali. kembali ke Tombang. Sedangkan Wilem Maulaka kembali ke Alor.
Bulan September 1941, Uskup Atambua, saat itu Mgr. Jacobus Passer SVD, berkunjung ke Alor. Seminggu pastor tersebut berada di Alor dengan beberapa kegiatan. Kegiatan utamanya adalah melakukan palayanan Sakramen Permandian dan Komini kepada sembilan orang. Kegiatan yang lain adalah mengupayakan pengadaan sebidang tanah di Mata Air tingkat Satu dengan sebuah rumah untuk ditempati para penganut Katolik.
Umat Katolik pun berkembang, kian hari semakim banyak umat Katolik. Pimpinan gerja lokal mulai aktif untuk membimbing dan melayani umat secara rutin. Lalu berdasarkan surat penunjukan Uskup Atambua (vikariat Apostolik) tahun 1950, Poster Konijn, SDV mulai menetap di tengah umat Katolik Alor.

SEKILAS SEJARAH MASUKNYA ISLAM DI ALOR


Oleh : Badruzzaman

Agama risalah yang paling pertama masuk di Kabupaten Alor adalah Agama Islam. Agama yang diperkirakan masuk pada abad 16 Masehi (ada pula sumber yang menyatakan abad 14 Masehi) bersamaan dengan jayanya Kerajaan Islam di Ternate, Maluku yaitu masa kesultanan Sultan Ternate yang bernama Babullah. Islam masuk ke Alor dengan dibawah oleh seseorang bernama Iang Gogo bersama-sama dengan lima orang saudaranya (demikian dituturkan Bapak Saleh Pango Gogo, keturunan ke 13 Iang Gogo).
Mereka, akhirnya mendarat di Tanjung Bota Alor. Dalam penjalanan yang berbulan-bulan karena kekurangan persiapan bahan makanan terutama air, maka dengan kemampuan Iang Gogo yang diriwayatkan memiliki kemampuan ilmu kanuragan, menggunakan tongkat kesaktiannya menusuk tanah. Dan dari bekas tusukan itu keluar mata air, yang kemudian dinamakan Mata Air Banda. Saat ini tempat tersebut dinamakan Bota, Alila Kecamatan Alor Barat Daya. Sejarah membuktikan bahwa sampai saat ini mata air tersebut masih terdapat dipinggir pantai dan tetap dipergunakan oleh masyarakat.
Meskipun telah mendapatkan air di daerah yang gersang serta berbatu tersebut, namun para musyafir tidak ingin untuk menetap. Akhirnya kelima orang bersaudara tersebut melanjukan perjalanannya ke Pulau Pantar. Dalam perjalanan, mereka berkesempatan singgah di salah satu daerah kecil yang sekarang disebut Desa Aimoli, tempat berdiamnya Raja Baololong I. Mereka membangun persaudaraan dengan Raja Baololong.
Bentuk jalinan persaudaraan tersebut, sebelum mereka melanjutkan perjalanan, adalah kelima bersaudara mengadakan tukar menukar kenangan-kenangan dengan Raja Baololong I. Kenang-kenangan persaudaraaan berupa Moko (Nekara perunggu peninggalan Kebudayaan Dongson, Vietnam) yang diserahkan oleh Iang Gogo dan saudaranya sedangkan Raja Baololong membalas persahabatannya dengan menyerahkan Pisau.
Dari perjalanan ke Pulau Pantar khususnya ke Balagar kelima bersaudara meneruskan perjalanan ke Tuabang. Di Tuabang inilah mereka bersepakat untuk berpisah dengan masing-masing membawa sebuah Alquran (terbuat dari kulit kayu) dan pisau khitan, sebagai bekal menyiarkan Agama Islam. Ilyas Gogo menetap di Tuabang, Iang Gogo ke Alor Besar (tempat dimana Alquran Kulit Kayu disimpan dan dipelihara dengan baik hingga saat ini), Djou Gogo ke Baranusa, Boi Gogo ke Pulau Adonara (Lamahala) Flores Timur dan Kimalis Gogo ke Kui (Lerambaing) Kecamatan Alor Barat Daya. Di tempat masing-masing itulah kelima bersaudara melakukan tugas mulia yaitu menyiarkan Agama Islam kepada pada penduduk yang saat itu masih menganut kepercayaan lokal.
Dari awal kedatangan Iang Gogo di Alor Besar, Agama Islam mulai tersebar di Kabupaten Alor. Iang Gogo menyampaikan Alquran Kulit Kayu kepada Raja Baololong II, sekaligus melakukan aktifitas keagamaan sebagai Guru Agama Islam kepada penduduk dengan mengajarkan tata cara mengaji, shalat lima waktu, puasa zakat, berakhlak mulia dan lain-lain sekaligus sebagai juru khitan. Panyebaran Agama Islam saat ini hanya sebatas pada kawasan pesisir, sebagaimana persebaran komunitas Muslim di Kabupatern Alor sampai saat ini.

03 Agustus 2008

PELAYANAN KEAGAMAAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA/KABUPATEN Kasus di Sebelas Kantor Departemen Agama Kota/Kabupaten di Wilayah Timur Indonesia


 Oleh : Badruzzaman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan sistem pelayanan keagamaan Departemen Agama Kota/Kabupaten dan respon masyarakat terhadap pelayanan keagamaan Departemen Agama di Kota/Kabupaten.

Tujuan penelitian tersebut didasari bahwa konteks demokrasi, dewasa ini, mengharuskan seluruh pembangunan dan kebikajan publik yang diproduksi oleh negara berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Jika itu diletakkan dalam konteks Indonesia, maka sudah seharusnya program pembangunan nasional lebih mengarah kepada kepentingan rakyat menengah ke bawah yang jumlahnya mayoritas. Peningkatan penghasilan domistik, perluasan lapangan kerja, peningkatan penghasilan keluarga miskin, dan penyediaan lembaga pendidikan yang murah adalah program penting yang seharusnya menjadi agenda negara yang paling diutamakan.

Departemen Agama adalah salah satu departeman dalam struktur pemerintahan yang bertugas untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan agama. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, Departemen Agama ikut bertanggung jawab dalam rangka pencapaian program-program nasional. TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 menyebutkan tugas utama dari Departemen Agama, yaitu : melayani masyarakat dan bangsa Indonesia dalam bidang pembangunan keagamaan yang mencakup peningkatan moralitas, pendidikan agama, pluralistas, atau kerukunan antar umat beragama, ibadah dan lembaga keagamaan. Berkesesuaian dengan hal tersebut, Departemen Agama sangat penting untuk menyusun sistem pelayanan yang efektif dan efisien bagi tercapainya program pembangunan keagamaan yang berarti membantu tercapainya tujuan nasional.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, dalam melakukan pelayanan keagamaan masyarakat dan dapat menjaring referensi bagi para peneliti dan akademisi. Penelitian deskriptif kualitatif ini, dilakukan di 11 Kantor Departemen Agama Kota/Kabupaten dalam wilayah kerja Balitbang Agama Makassar. Kesebelas Kantor Dep. Agama tersebut adalah Kantor Dep. Agama Kota Samarinda, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ambon, Ternate, Todore, dan Irian Jaya. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dengan menggunakan daftar informasi dan studi dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh ditelaah kemudian direduksi dan selajutnya disusun kedalam satuan-satuan lalu dikategorisasi menurut metode analisis yang digunakan.

Beberapa hasil temuan penelitian adalah sebagai berikut :
1. Secara umum pelayanan keagamaan yang dilakukan oleh ke-sebelas Kantor Departemen Agama Kota/Kabupaten cukup baik. Hal ini didasari pada bahwa kebijakan kegiatan pelayanan keagamaan yang dilakukan oleh Kandep Agama Kota/Kabupaten berdasarkan pada visi, misi, kebijakan strategis dan program yang telah disusun sebelumnya dan terdaftar pada DIPA.. Beberapa kegiatan pelayanan keagamaan yang dapat dikatogerikan cukup baik dilakukan oleh Kandep Agama Kota/Kabupaten adalah : (a).Peningkatan pelayanan pembinaan keluarga sakinah/sukinah/hita sukaya/bahagia. (b).Peningkatan pelayanan nikah melalui peningkatan kemampuan dan jangkauan petugas pencatat nikah serta pembangunan dan rehabilitas balai nikah dan penasehatan perkawinan (KUA). (c).Peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah, efisiensi, transparansi dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji. (d).Peningkatan pelayanan jaminan produk halal dan pelatihan bagi palaku usaha dan auditor serta peningkatan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam jaminan produk halal. (e).Peningkatan pelayanan pengelolaan zakat, wakaf, infak, shadaqah, kolekte, dana puria, dan dana paramita serta ibadah sosial lainya. (f).Pemantapan landasan peraturan perundang-undangan pelayanan kehidupan keagamaan. (g).Pengembangan sistem informasi keagamaan.
2. Terdapat sistem kebijakan sentralistik pada pengelolaan program pelayanan yang bersifat bantuan dan pengadaan di semua Kantor Departemen Agama yang di jadikan sasaran penelitian. Sistem kebijakan sentralistik yang dimaksud adalah bahwa sampai saat ini Kantor Departemen Agama Kota/Kabupaten belum diberikan kepercayaan untuk mengelola program-program tersebut. Kebijakan penentuan besaran dan alokasi penggunaan dana-dana program-prgram tersebut masih berada pada kewenangan Kantor Wilayah Departemen Agama setempat. Beberapa tugas pelayanan yang pengelolaan dananya belum menjadi kewenangan Kantor Departemen Agama Kota/Kabupaten adalah : pemberian bantuan untuk rehabilitasi tempat-tempat ibadah dan pengembangan perpustakaan tempat-tempat ibadah; penyediaan kitab-kitab suci dan lektur keagamaan untuk berbagai agama, terutama terjemahan dan tafsir; bahkan sampai kepada kewenangan pengadaan sarana dan prasaran kantor Departemen Agama Kota/Kabupaten. Sistem pengelolaan program bantuan dan pengadaan tersebut, berimplikasi kepada urgensitas penggunaan dana yang diperuntukkan untuk itu. Seperti kebijakan tentang besaran dan tempat ibadah yang mendapat bantuan pendirian dan renovasi, berada pada kewenagan Kantor Wilayah Departemen Agama, Kandep Agama Kota/Kabupaten hanya sebatas mengusulkan bantuan tersebut. Beberapa tempat ibadah yang menurut pertimbangan Kandep. Agama Kota/Kabupaten urgen untuk mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan bantuan. Kasus yang lain berupa ada beberapa tempat ibadah yang tidak diusulkan oleh Kandep Agama Kabupaten yang mendapatkan bantuan pendirian/renovasi. Pada bidang pelayanan penyediaan kitab-kitab suci dan lektur keagamaan, sampai saat ini Kandep Agama masih dalam sebatas menyampaikan/menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, belum mendapat diberikan kewenangan berusaha -- dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA -- untuk menyediakan kitab-kitab suci dan lektur keagamaan. Demikian halnya dengan pengadaan sarana dan prasarana kantor.
3. Sistem kebijakan sentralistik dan kasus penentuan besaran dan urgensitas bantuan dan pengadaan tersebut diatas berimplikasi pula pada ketersediaan data keagamaan di Kandep Agama Kota/Kabupaten. Beberapa data potensi keagamaan yang penting dalam penyusunan program dan pengambilan kebijakan tidak tesedia di Kandep Agama secara real. Data yang dimaksud seperti jumlah penduduk berdasarkan penganut agama, jumlah tempat ibadah yang telah mendapat bantuan pendirian/renovasi untuk 3 tahun terakhir, proporsi kepemilikan kitab suci para penganut agama, potensi tanah wakaf (luas, penggunaan, dan bersertifikasi), jumlah infak, shadaqah dan zakat. Data tersebut diatas merupakan data yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Kantor Departemen Agama yang tidak besentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Namun data yang berkenan dengan tugas dan fungsi pelayanan yang besentuhan lansung dengan kebutuhan masyarakat relatif real dan lengkap, seperti data tentang peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah, efisiensi, transparansi dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji; dan peningkatan pelayanan nikah melalui peningkatan kemampuan dan jangkauan petugas pencatat nikah serta pembangunan dan rehabilitas balai nikah dan penasehatan perkawinan (KUA).
4. Respon masyarakat terhadap kegiatan pelayanan keagamaan yang dilakukan oleh Kandep Agama Kabupaten/Kota cukup variatif: terdapat tanggapan positif dan negatif. Respon positif dari masyarakat terhadap kegiatan pelayanan keagamaan terutama yang berkaitan dengan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan pemberian rekomendasi pendirian/renovasi tempat-tempat ibadah, pelayanan sertifikasi tanah wakaf, pelayanan pernikahan, pembinaan keluarga sakinah dan pelayanan pendaftaran, manasik, pembimbingan dan pemberangkatan serta pemulangan jamah haji. Selain itu, beberapa pelayanan yang lain yang kurang dirasakan oleh masyarakat adalah: pelayanan pengadaan kitab suci dan lektur keagamaan, pelayanan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah, pelayanan peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluhan pada lembaga dakwah serta kegiatan sosial keagamaan, pelayanan mendapatkan jaminan makanan halal dan produk makanan halal, dan yang berkaitan dengan pemantapan KUB. Sementara, respon negatif dari masyarakat berkaitan dengan intensitas pelayanan keagamaan yang dilakukan oleh Kandep Agama yang hanya bersentuhan dengan kepentingan keagamaan penganut agama tertentu.
Dari beberapa hasil temuan penelitian diatas, maka direkomedasikan anatara lain adalah:
1. Memperhatikan implikasi dari sistem kebijakan sentralistik pengelolaan program-program yang bersifat bantuan dan pengadaan, maka diperlukan perubahan ke arah desentralistik. Pelimpahan kewenangan kebijakan kepada Kantor Departemen Agama Kota/Kabupaten untuk pengelolaan program-program bantuan dan pengadaan merupakan tuntutan di era otonomisasi, selain pertimbangan bahwa Kandep Agama Kota/Kabupaten merupakan instansi terdepan dalam struktur organisasi Departemen Agama yang sangat memahami dan mendalami gejala-gejala serta permasalahan-permasalahan keagamaan yang muncul di wilayahnya.
2. Memperhatikan tingkat kelengkapan dan keakuratan data potensi keagamaan pada Kandep. Agama Kota/Kabupaten maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keakhlian pada kestatistikan. Karena itu pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan data: pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemaparan data sudah sangat urgen dilakukan. Atau upaya rekruitmen CPNS yang memiliki disiplin ilmu di bidang statistika.
3. Memperhatikan tanggapan masyarakat yang mencitrakan Kandep Agama merupakan institusi yang mengurusi kepentingan keagamaan penganut agama tertentu, maka upaya-upaya untuk merubah citra tersebut urgen untuk dilakukan. Diperlukan adanya kegiatan-kegiatan real yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan keagamaan dari berbagai penganut agama, terutama perbandingan proporsi kegiatan pelayanan yang bersentuhan dengan berbagai jenis agama, baik kegiatan itu melibatkan semua jenis penganut agama maupun hanya satu jenis penganut agama. Proporsi kegiatan keagamaan dapat didasari pada proporsi jumlah penganut agama dalam wilayah Kandep Agama yang bersangkutan.

02 Agustus 2008

KEPERCAYAAN ORANG BUGIS, MAKASSAR, MANDAR DAN TORAJA SEBELUM MASUK ISLAM


Oleh : Badruzzaman

Sejak dahulu, masyarakat Sulawesi Selatan telah memiliki aturan tata hidup. Aturan tata hidup tersebut berkenaan dengan, sistem pemerintahan, sistem kemasyarakatan dan sistem kepecayaan. Orang Bugis menyebut keseluruhan sistem tersebut Pangngadereng, orang Makassar Pangadakang, Orang Luwu menyebutnya Pangngadaran, Orang Toraja Aluk To Dolo dan Orang Mandar Ada’.
Dalam hal kepercayaan penduduk Sulawesi Selatan telah percaya kepada satu Dewa yang tunggal. Dewa yang tunggal itu disebut dengan istilah Dewata SeuwaE (dewa yang tunggal). Terkadang pula disebut oleh orang Bugis dengan istilah PatotoE (dewa yang menentukan nasib). Orang Makassar sering menyebutnya dengan Turei A’rana (kehendak yang tinggi). Orang Mandar Puang Mase (yang maha kedendak) dan orang Toraja menyebutnya Puang Matua (Tuhan yang maha mulia).
Mereka pula mempercayai adanya dewa yang bertahta di tempat-tempat tertentu. Seperti kepercayaan mereka tentang dewa yang berdiam di Gunung Latimojong. Dewa tersebut mereka sebut dengan nama Dewata Mattanrue. Dihikayatkan bahwa dewa tersebut kawin dengan Enyi’li’timo’ kemudian melahirkan PatotoE. Dewa PatotoE kemudian kawin dengan Palingo dan melahirkan Batara Guru.
Batara Guru dipercaya oleh sebagian masyarakat Sulawesi Selatan sebagai dewa penjajah. Ia telah menjelajahi seluruh kawasan Asia dan bermarkas di puncak Himalaya. Kira-kira satu abad sebelum Masehi Batara Guru menuju ke Cerekang Malili dan membawa empat kasta. Keempat kasta tersebut adalah kasta Puang, kasta Pampawa Opu, kasta Attana Lang, dan kasta orang kebanyakan.
Selian itu Batara Guru juga dipercaya membawa enam macam bahasa. Keenam bahasa tersebut dipergunakan di daerah-daerah jajahannya. Keenam bahasa itu adalah:
a. Bahasa TaE atau To’da. Bahasa ini dipergunakan masyarakat yang bermukim di wilayah Tana Toraja , Massenrengpulu dan sekitarnya. Mereka dibekali dengan kesenian yang bernama Gellu’.
b. Bahasa Bare’E. Bahasa ini dipergunakan oleh masyarakat yang bermukim di wilayah Poso Sulawesi Tengah. Mereka dibekali dengan kesenian yang disebutnya Menari.
c. Bahasa Mengkokak, bahasa ini dipergunakan oleh masyarakat yang bermukim di wilayah Kolaka dan Kendari Sulawesi Tenggara. Mereka pula dibekali dengan kesenian, yang namanya Lulo’.
d. Bahasa Bugisi. Bahasa ini dipergunakan oleh masyarakat yang bermukim di Wajo seluruh daerah disekitarnya dan dibekali dengan kesenian Pajjaga.
e. Bahasa Mandar. Bahasa ini dipergunakakan oleh masyarakat yang berdiam di wilayah Mandar dan sekitarnya. Mereka dibekai dengan kesenian Pattundu.
f. Bahasa Tona. Bahasa ini dipergunakan oleh masyarakat yang bermukim di wilayah Makassar dan sekitarnya. Mereka dibekali dengan kesenian dan sebutnya Pakkarena.
Keturunan Batara Guru tersebar ke mana-mana. Keturunannya terbagi-bagi pada seluruh wilayah jelajahnya yang meliputi wilayah bahasa tersebut diatas. Mereka menduduki tempat-tempat yang strategis seperti puncak-puncak gunung. Beberapa gunung yang mereka jadikan tempat strategis adalah sebagai berikut:
a. Dipuncak Gunung Latimojong. Mereka menyebut Puang ri Latimojong dengan gelar Puang Ma’tinduk Gallang, Puang Ma’taro Bessi, Dewata Kalandona Buntu, Puang Lajukna Tanete.
b. Dipuncak Gunung Nonaji. Mereka mengelari Puang ri Sinaji dengan Dewata Mararang Ulunna, Maea Pa’barusunna, Borrong Lise’matanna.
c. Di puncak Gunung A’do, dengan nama Puang Tontoria’do’.
d. Di tasik Mengkombong dengan nama Londong di Langi
e. Di Napo’ (Dende’) dinamakan Datue ri Naopo.
Dengan pengawasan Batara Guru melalui puncak gunung yang tinggi, ia melantik anak-anak keturunannya untuk menjadi raja di tiga kerajaan besar. Ketiga kerajaan yang dimaksud adalah Pajung di Luwu, Somba di Gowa dan Mangkau di Bone. Kemudian disusul dengan kerajaan-kerajaan bagian, seperti Addatuang Sidenreng, Datu Soppeng, Arung Matoa Wajo, Arajang di Mandar, Puang di Tana Toraja dan sebagainya. Kepemimpinan dari raja-raja ini dimotori oleh kharisma dan kesaktian dewa-dewa yang menguasai puncak ketinggian di Sulawesi Selatan.
Di antara kepercayaan sebagian penduduk Sulawesi Selatan adalah Aluk To Dolo oleh orang Toraja. Sebelum masuknya agama Islam sebagian penduduk Sulawesi Selatan telah mempercayai terhadap sesuatu yang Maha Pencipta, pengatur segenap alam. Mereka menyebutnya dengan “Puang Matua”. Pemimpin Aluk To Dolo disebut Burako memimpin dua aluk yaitu Aluk Mata Allo dan Aluk Mata Ampu. Kedua aluk tersebut merupakan cara pengaturan jagad raya. Aluk Mata Allo dianut oleh penduduk Tana Toraja bagian Timur dengan tatacara upacara keagamaan dan kemasyarakatan bercorak aristokratis. Sedangkan Aluk Mata Ampu dianut oleh masyarakat Tana Toraja bagian Barat dengan tata upacara keagamaan kemasyarkatan yang bercorak kerakyatan. Pelaksanaan aluk-aluk tersebut yang mengilhami kebudayaan masyarakat Tana Toraja dalam aspek rohaniah, fisik dan tingkah lakunya.
Pada zaman dahulu, masyarakat Tana Toraja mengenal empat puluh persekutuan adat yang dikenal dengan “Arruan Patampulo”. Keempat puluh persekutuan tersebut tergabung dalam daerah persekutuan yang disebut dengan “Lampangan Bulan” . Wilayahnya adalah meliputi Tana Toraja dan sekitarnya. Menurut Dr. Noorduyn bahwa persekutuan inilah yang merupakan masyarakat asli Sulawesi Selatan. Keberadaan mendahului priode Galigo dan priode Lontara yang mengadabtasi berbagai unsur kepercayaan dan kebudayan dari luar Sulawesi Selatan. Kepercayaan Aluk To Dolo masih dipercayai oleh banyak orang Toraja dewasa ini dengan bentuk-bentuk persekutuan kaum dalam lingkup-lingkup keluarga yang disebut Tongkonan. Ciri khas kepercayaannya yang dianut sejak dulu masih eksis dalam prilaku keagamaan dan adat masyarakat Toraja saat ini.
Misteri makna dari sistem kepercayaan itu sampai saat ini belum diungkap secara memuaskan. Dari hasil pengamatan sementara, dapat dikatakan bahwa ketuhanan Aluk To Dolo bersifat monoteistik dan tidak mengenal hirach dewa-dewa. Puan Matua sebagai pencipta segala sesuatu, memberi berbagai aluk untuk tata tertib dalam kehidupan dunia. Puan Matua itu sendiri dapat dipahami penyataannya melalui penyelenggaraan berbagai macam upacara aluk yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup dalam rangka hubungan yang tetap dengan dunia roh-roh yang terdapat dalam dunia ini. (Noorduyn, 1964).
Sisa-sisa kepercayaan yang mirip dengan kepercayaan Aluk To Dolo masih terdapat diberbagai tempat di daerah Sulawesi Selatan. Hal itu dapat tampak dengan jelas di Tana Toa Kajang (Kabupaten Bulukumba) dan di Onto, pegunungan terpencil di Camba dan Barru. Kepercayaan mereka dikenal oleh masyarakat luar dengan agama Patuntung. Agama Patuntung mempercayai adanya sesuatu yang Maha Kuasa, MahaTunggal dengan berbagai nama. Ada yang menamakannya Turia a’rana (yang berkehendak) dan sebagainya. Agama Patuntung dipercayai oleh persekutuan dan dipimpin oleh seorang yang mereka telah mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa dengan tanda-tanda tentang adanya sesuatu kelebihan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Dia dipilih untuk memimpin kaum dan sekaligus menjadi pemimpin agama. Kaum menghormatinya sebagai makhluk yang suci ditaati segala kehendaknya.
Saat ini penganut agama Patuntung sudah mendapat pengaruh dari luar. Penganut agama Patuntung yang dikenal sejak dahulu lebih memilih hidup memencilkan diri di daerah-daerah yang sukar dikunjungi oleh orang luar. Namun saat ini kebudayaan dari luar juga sempat mempengaruhi kebudayaan mereka. Hal ini dapat dilihat pada penyataan-pernyataan ritual mereka yang tergambar keadaan sikritisme. Tampak dalam unsur kepercayaannya telah dipengaruhi oleh kepercayaan yang mirip dengan kepercayaan agama Budha dan Islam. Pada umumnya agama Patuntung berpakaian yang berwarna gelap yaitu hitam atau biru tua.
Selain kepercayaan Aluk To Dolo masih terdapat kepercayaan yang dianut oleh sebagian masyarakat Sulawesi Selatan, yaitu agama Towani Tolotang. Agama Towani Tolotang dianut oleh sebagian masyarakat Sindenreng Rappang, terutama di beberapa bagian pedalaman. Agama tersebut merupakan suatu kepercayaan yang mempercayai adanya kekuasaan alam yang tinggi yang mereka namai To PalanroE (orang yang mencipta), Dewa SeuwaE (Dewa yang tunggal). Dalam perurutan nama-nama yang mengandung aspek-aspek kedewaan terdapat nama Batara Guru, Sawerigading, Galigo dan sebagainya.
Mereka mempercayai sebuah kitab suci, namanya Mitologi Galigo. Mereka menganggap ajaran dalam kitab ini sebagai jalan kebenaran yang tinggi, dan disitulah mereka mengambil pedoman tentang tata cara hidup kemasyarakatan seperti perkawinan di antara mereka, termasuk upacara dalam hidup keagamaan mereka lakukan dengan sangat ketat. Pada zaman dahulu orang Bugis tidak menguburkan mayat mereka, akan tetapi dibakar dan hasil pembakarannya dimasukkan ke dalam guci. Tentang pembakarannya mayat tersebut ada hubungannya dengan kepercayaan agama Tolotang atau Toani yang diduga asalnya dari Ware Luku sebagai tempat asal Mitologi Galigo.
Abu Hamid, 1982, Selayang Pandang, Uraian Tentang Islam dan Kebudayaan (dalam buku Bugis Makassar Dalam Peta Islamisasi Indoensia), Ujung Pandang, IAIN.
Abd. Kadir Ahmad, 2004, Masuknya Islam di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Ternggara, Makassar, Balai Litbang Agama Makassar.
Mattuladda, 1974. Bugis Makassar, Manusia dan Kebudayaan. Makassar. Berita Antropologi No. 16 Fakultas Sastra UNHAS.
------------, 1975. Latoa, Suatu Lukisan Analitis Antropologi Politik Orang Bugis., Makassar: Disertasi.

SISTEM KEKERABATAN ORANG BUGIS, MAKASSAR, MANDAR DAN TORAJA


Oleh : Badruzzaman
Di daerah Sulawesi Selatan sangat menonjol perasaan kekeluargaan. Hal ini mungkin didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan berasal dari satu rumpun. Raja-raja di Sulawesi Selatan telah saling terikat dalam perkawinan, sehingga ikatan hubungan kekeluargaan semakin erat. Menurut Sure’ Lagaligo (catatan surat Lagaligo dari Luwu) bahwa keturunan raja berasal dari Batara Guru yang kemudian beranak cucu. Keturunan Barata Guru kemudian tersebar ke daerah lain. Oleh karena itu perasaan kekeluargaan tumbuh dan mengakar di kalangan raja di Sulawesi Selatan.
Dalam masyarakat Sulawesi Selatan ditemukan sistem kekerabatan. Sistem kekrabatan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Keluarga inti atau keluarga batih. Keluarga ini merupakan yang terkecil. Dalam bahasa Bugis keluarga ini dikenal dengan istilah Sianang , di Mandar Saruang Moyang, di Makassar Sipa’anakang/sianakang, sedangkan orang Toraja menyebutnya Sangrurangan. Keluarga ini biasanya terdiri atas bapak, ibu, anak, saudara laki-laki bapak atau ibu yang belum kawin.
b. Sepupu. Kekerabatan ini terjadi karena hubungan darah. Hubungan darah tersebut dilihat dari keturunan pihak ibu dan pihak bapak. Bagi orang Bugis kekerabatan ini disebut dengan istilah Sompulolo, orang Makassar mengistilkannya dengan Sipamanakang. Mandar Sangan dan Toraja menyebutkan Sirampaenna. Kekerabatan tersebut biasanya terdiri atas dua macam, yaitu sepupu dekat dan sepupu jauh. Yang tergolong sepupu dekat adalah sepupu satu kali sampai dengan sepupu tiga kali, sedangkan yang termasuk sepupu jauh adalah sepupu empat kali sampai lima kali.c. Keturunan. Kekerabatan yang terjadi berdasarkan garis keturunan baik dari garis ayah maupun garis ibu. Mereka itu biasanya menempati satu kampung. Terkadang pula terdapat keluarga yang bertempat tinggal di daerah lain. Hal ini bisanya disebabkan oleh karena mereka telah menjalin hubungan ikatan perkawinan dengan seseorang yang bermukim di daerah tersebut. Bagi masyarakat Bugis, kekerabatan ini disebut dengan Siwija orang Mandar Siwija, Makassar menyebutnya dengan istilah Sibali dan Toraja Sangrara Buku.
d. Pertalian sepupu/persambungan keluarga. Kekerabatan ini muncul setelah adanya hubungan kawin antara rumpun keluarga yang satu dengan yang lain. Kedua rumpun keluarga tersebut biasanya tidak memiliki pertalian keluarga sebelumnya. Keluraga kedua pihak tersebut sudah saling menganggap keluarga sendiri. Orang-orang Bugis mengistilakan kekerabatan ini dengan Siteppang-teppang, Makassar Sikalu-kaluki, Mandar Sisambung sangana dan Toraja Sirampe-rampeang.
e. Sikampung. Sistem kekerabatan yang terbangun karena bermukim dalam satu kampung, sekalipun dalam kelompok ini terdapat orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan darahnya/keluarga. Perasaan akrab dan saling menganggap saudara/ keluarga muncul karena mereka sama-sama bermukim dalam satu kampung. Biasanya jika mereka berada itu kebetulan berada di perantauan, mereka saling topang-menopang, bantu-membantu dalam segala hal karena mereka saling menganggap saudara senasib dan sepenaggungan. Orang Bugis menyebut jenis kekerabatan ini dengan Sikampong, Makassar Sambori, suku Mandar mengistilakan Sikkampung dan Toraja menyebutkan Sangbanua.
Kesemua kekerabatan yang disebut di atas terjalin erat antar satu dengan yang lain. Mereka merasa senasib dan sepenanggungan. Oleh karena jika seorang membutuhkan yang lain, bantuan dan harapannya akan terpenuhi, bahkan mereka bersedia untuk segalanya.
DAFTAR PUSTAKA
Abd. Kadir Ahmad, 2004, Masuknya Islam di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Ternggara, Makassar, Balai Litbang Agama Makassar.
Mattuladda, 1974. Bugis Makassar, Manusia dan Kebudayaan. Makassar. Berita Antropologi No. 16 Fakultas Sastra UNHAS.
------------, 1975. Latoa, Suatu Lukisan Analitis Antropologi Politik Orang Bugis., Makassar: Disertasi.

STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT SULAWESI SELATAN

Oleh : Badruzzaman

Masyarakat Sulawesi Selatan agak ketat memegang adat yang berlaku, utamanya dalam hal perlapisan sosial. Pelapisan sosial masyarakat yang tajam merupakan suatu ciri khas bagi masyarakat Sulawesi Selatan (Mattuada, 1997). Sejak masa pra Islam masyarakat Sulawesi Selatan mudah mengenal stratifikasi sosial. Di saat terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial dalam masyarkat Sulawesi Selatan. Startifikasi sosial ini mengakibatkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dengan golongan bawah.
Secara umum masyarakat Sulawesi Selatan mengenal tiga tingkatan sosial (kelas sosial). Dari kempat suku besar yang memukimi Sulawesi Selatan, ada tiga suku yang menganut tiga tingkatan. Ketiga suku tersebut adalah Suku Bugis, Makassar dan Mandar.
Suku Bugis menganut tiga tingkatan sosial. Ketiga tingkatan sosial itu adalah : Ana’ Arung, To Maradeka dan Ata. Ketiga tingkatan sosial yang dianut oleh suku yang terbesar di Sulawesi Selatan ini masing-masing memiliki bahagian-bahagian.
Lapisan teratas adalah Ana’ Arung. Suku Bugis mengenal Ana’ Arung atas dua tingkatan sosial, yaitu Ana’ Jemma dan Ana’ Mattola. Tingkatan yang disebut pertama adalah anak bangsawan yang lahir pada saat ayahnya memerintah/menjadi raja. Anak ini menjadi pewaris dari kerajaan. Sedangkan tingkatan yang disebut berikutnya adalah anak bangsawan dari raja yang lahir sebelum atau sesudah ayahnya memerintah.
Ana’ Mattola terdiri dari tiga tingkatan sosial, yaitu Ana’ Mattola Matase, Ana’ Mattola Malolo dan Ana’ Cera’. Ana’ Mattola Matase adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan ayah dan ibu dari tingkatan sosial yang sama. Ana’ Mattola Malolo adalah anak yang lahir dari perkawinan ayah yang lebih tinggi darah kebangsawanannya dari pada ibunya. Sedangkan Ana’ Cera’ adalah anak yang lahir dari perkawinan antara seorang bangsawan dengan orang biasa.
Lapisan kedua, To Maradeka adalah orang yang tidak diperbudak oleh orang lain. Lapisan ini terdiri atas dua lapisan, yaitu To Baji (orang baik) dan To Samara (orang biasa). Sedangkan lapisan ketiga, Ata, terbagi kepada dua lapisan, yaitu. Ata Mana’ dan Ata Taimanu. Lapisan pertama adalah budak turun temurun sejak nenek moyangnya, jika mereka mempunyai keturunan maka keturunan tersebut menjadi budak lagi dari orang yang memperbudaknya. Lapisan kedua adalah golongan budak yang paling rendah dan dianggap paling hina, karena yang memperbudaknya adalah To Maradeka.
Suku Makassar pun memiliki tiga lapisan sosial. Ketiga lapisan tersebut adalah Ana’ Karaeng, To Maradeka dan Ata. Lapisan pertama adalah anak raja yang bobot kebangsawanannya masih murni dan dapat mewarisi kerajaannya. Lapisan pertama dapat dibagi atas :
1. Ana’ Ti’no, terbagi :
a. Ana’ Pattola, Ana’ Pattola berhak mengganti raja.
b. Ana’ Manrapi, ia dapat menggati raja jika Ana’ Pattola tidak ada atau dianggap kurang mampu untuk menduduki tahta.
2. Ana’ Sipuwe, dapat dibagi:
a. Ana’ Sipuwe Manrapi, yaitu anak yang lahir dari ayah To’no (Pattola/Manrapi) dan ibu dari golongan yang tingkatnya di bawah Ana’ Ti’no, Ana’ Sipuwe Manrapi dapat diangkat menjadi raja (Somba ri Gowa).
b. Ana’ Sipuwe, yaitu anak yang lahir dari Ana’ Pattola atau Ana’ Manrapi dengan ibu dari To Maradeka (bukan hamba) atau orang baik.
3. Ana’ Cera’, yaitu anak yang lahir dari Ana’ Pattola atau Manrapi dengan ibu dari kalangan budak.
4. Ana’ Karaeng Sala, yaitu anak yang lahir dari Ana’ Sipuwe atau Ana’ Cera dengan ibu dari ibu orang merdeka.
Lapisan kedua Suku Makassar disebut dengan To Maradeka. Lapisan ini juga dapat dibagi atas dua bagian yaitu Tobaji dan Tosamara (sama pada pelapisan Suku Bugis). Sedangkan lapisan ketiga adalah Ata. Bagi Suku Makassar, Ata dibagi kepada tiga lapisan. Ketiga lapisan tersebut adalah Ata Sossorang, Ata Ribuang dan Ata Tai Jangang. Yang tergolong lapisan pertama adalah budak turun-temurun dan biasanya dipebudak oleh satu keluarga. Yang termasuk lapisan kedua adalah budak karena hukuman, budak yang karena berbuat kesalahan sehingga ia dijatuhi hukuman atau dia kalah dalam peperangan. Lapisan ketiga yaitu orang yang diperbudak oleh orang yang pernah jadi budak (To Samara).
Stratifikasi sosial yang dianut oleh masyarakat Suku Mandar juga terdiri atas tiga. Ketiga strata tersebut adalah Puang, To Maradeka dan Batua. Lapisan Puang dapat dibagi atas dua, yaitu Puang Ressu dan Puang. Yang tergolong Puang Ressu adalah orang yang darah kebangsawanannya masih murni, artinya ia lahir dari seorang ayah dan ibu berstrata Puang, dan ia pun berhak untuk mewarisi kerajaan. Dan yang tergolong lapisan Puang adalah anak bangsawan yang bobot kebangsawanannya lebih rendah dari Puang Ressu. Sedangkan strata kedua ada kesamaan dengan strata kedua yang dianut oleh Suku Bugis dan Makassar.
Strara ketiga pada masyarakat Suku Mandar terbagi kepada tiga lapisan, ketiga lapisan tersebut adalah Batua Balliang, Batua Masossorang dan Batua Tai Manu’. Batua Balliang adalah budak yang berasal dari orang merdeka, kemudian dijual karena kalah, baik dalam perjudian maupun dalam peperangan. Batua Masossorang adalah budak neneknya sampai ke anak cucunya dan diperbudak oleh Puang atau To Pae. Sedangkan yang terakhir adalah budak yang paling rendah tingkatannya, golongan dimana mengerjakan semua pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya dan mereka diperbudak oleh To Maradeka.
Berbeda dengan ketiga suku sebelumnya, Suku Toraja menganut empat tingkatan sosial. Keempat tingkatan sosial tersebut adalah Tana’ Batua, Tana’ Bessi, Tana Karurung dan Tana’ Kua-Kua. Yang tergolong pada lapisan pertama adalah para penguasa yang membuat peraturan-peraturan dalam masyarakat atau golongan pemangku adat Tana Toraja pada masing-masing daerah adat. Karena itu golongan ini merupakan tingkatan emas. Pada tingkat Kabupaten pemangku digelar “Puang To Manurung” sedang pada tingkat daerah adat disebut ‘Ambo’ atau “Sokkong Bayu”.
Tingkatan kedua, Tana’ Bessi, diartikan tingkatan besi. Mereka yang tergolong dalam lapisan ini adalah masyarakat yang melaksanakan pemeritahan sehari-hari sebagai pembantu dari ketua-ketua adat. Tana’ Karurung adalah tingkatan orang biasa yang tidak mempunyai kekuasaan, hanya dipakai sebagai pengabdi-pengabdi pada upacara keagamaan. Sedangkan Tana’ Kua-Kua adalah tingkatan paling bawah, golongan ini biasanya mengabdi pada Tana’ Bulaan dan Tana’ Bessi.
Semuan pelapisan tersebut di atas berlaku secara ketat. Masyarakat Sulawesi Selatan memberlakukan stratifikasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari terutama pada upacara-upacara adat seperti perkawinan. Demikian halnya dalam hal penempatan raja dan pembantu-pembantu. Setiap pengangkatan selalu menelusuri kejelasan asal-asul, karena hal itu dianggap mempengaruhi kewibawaannya sebagai pemimpin masyarakat dan petugas kerajaan.
DAFTAR PUSTAKA
Abd. Kadir Ahmad, 2004, Masuknya Islam di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Makassar, Balai Litbang Agama Makassar.
Mattuladda, 1974. Bugis Makassar, Manusia dan Kebudayaan. Makassar. Berita Antropologi No. 16 Fakultas Sastra UNHAS.
------------, 1975. Latoa, Suatu Lukisan Analitis Antropologi Politik Orang Bugis., Makassar: Disertasi.