Insentif Penelitian

-
Tunjangan Profesor Riset Diusulkan Naik 10 Kali Lipat

Sumber : Kompas, Sabtu, 22 November 2008

Tunjangan peneliti berdasarkan usulan yang diajukan kepala lembaga Ilmu pengentahuan Indonesia kepada Menteri keuangan naik 10 kali lipat. Untuk peneliti pertama dari Rp.350.000,- akan naik menjadi Rp.5 juta. Adapun peneliti muda dan madya masing-masing menjadi Rp.8,5 juta dan Rp.12 juta. Peneliti utama atau professor riset dari semula Rp 1,4 juta diusulkan naik menjadi Rp.14 juta atau naik 10 kali lipat

Dijelaskan wakil kepala LIPI Lukman Hakim ,Jumat (21/11), kenaikan tunjangan peneliti ini diajukan berdasarkan peraturan presiden Nomor 30 Tahun 2007 yang mulai berlaku per 1 janauari 2009.

Ditegaskan Presiden

Kepedulian pemerintah pada kesehjateraan peneliti, ujar Menteri Negara Riset dan Teknoilogi Kusmayanto Kadiman, dikemukakan presiden RI pada Hari Kebangkitan teknologi nasional Agustus lalu di istana Negara. Ketka itu presiden mengatakan telah memerintahkan , Menkeu , Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara Riset dan Teknologi, serta menteri Pendidikan Nasional untuk merealisasikannya. Selain itu, pada pidato di Sidang Paripurna DPR, JUmat (15/8), Presiden juga menyebutkan pentingnya menaikan kesehjateraan peneliti.

Lukman mengatakan, pada tahun 1983 tunjangan Ahli Peneliti Utama (APU) sebesar Rp.900.000,- dua kali lipat tunjangan pejabat eselon I. Namun kini, tunjangan APU hanya naik jadi Rp.1,4 juta, sedangkan eselon I telah menjadi Rp.5,5 juta. Kondisi ini mendorong penelti menjalani pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan tidak sedikit yang keluar atau bekerja di perusahaan swasta.

Dorongan peneliti untuk bekerja di luar negeri juga kian besar, terutama di Malaysia dan Singapura, yang menjanjikan fasilitas riset dan gaji yang besar. Di Malaysia, tunjangan peneliti pertama senilai Rp.8 juta per bulan. Di Pakistan, Gaji peneliti beberapa kali lipat gaji menteri.(YUN)

Komentar

sisir mengatakan…
Bagaimana Pak perkembangan usulan kenaikan tunjangan peneliti yang mencapai 10 kali lipat itu?, apakah disetujui atau kita hanya kembali bermimpi saja...

Apakah usulan itu diganti dengan program lain??
Karena mulai 2009 ini kan ada program insentif untuk penelitian bagi peneliti departemen dan non departemen, dimana kata Menristek, tiap peneliti dapat 50 juta???(Menristek yang bilang) Tetapi itupun harus diseleksi lagi???? Artinya bisa saja usulan proposal tidak disetujui.... Dan kalaupun disetujui apa kemudian duit tersebut bisa kita kantongin?.. itukan uang negara yang diperuntukkan untuk penelitian, bukan untuk kesejahteraan peneliti...paling banter dapet sisa dari uang makan dan penginapan (spjnya makan di restoran dan nginep di hotel bintang 4, tapi kenyataannya makan di warteg dan nginep di kelas melati...ya sisanya itulah yang masuk kantong..hehe). Selain itu berdasarkan peraturan tentang keuangan negara (saya tidak tau PP-nya), para peneliti atau penyelengara negara hanya mendapatkan honor harian saja kan..? katakanlah Rp. 30.000,- per hari... nah kita hanya mendapatkan Rp. 300 ribu saja untuk 10 hari.

Jadi jangan berfikir bahwa dari Rp. 50 juta itu sekian persennya (diluar honor perjalanan dan lab) bisa masuk kantong peneliti untuk "yang namanya kesejahteraan peneliti".
Kalau sempet sekian persen masuk ke kantong peneliti, ya sama aja korupsi dong atau paling tidak, ya korupsi terselubung.
Jadi jelasnya ya sama saja... peneliti gak sejahtera-sejahtera dan belum dihargai seperi halnya guru yang hanya mengajar 4-5 jam sehari bisa mendapatkan tunjangan satu bulan gaji/bahkan lebih. Selain itu tidak ada pemerataan untuk para peneliti yang tidak kebagian dan insentif karena judulnya kurang bagus...


Semoga saja usulan kenaikan tunjangan itu disetujui presiden, agar peneliti tidak berharap dari uang yang Rp. 50 juta itu, yang jelas-jelas uang negara bukan haknya si peneliti......


Salam

sisir
21 Februari 2009 pukul 01.17
Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT SULAWESI SELATAN

-
Oleh : Badruzzaman Masyarakat Sulawesi Selatan agak ketat memegang adat yang berlaku, utamanya dalam hal perlapisan sosial. Pelapisan sosial masyarakat yang tajam merupakan suatu ciri khas bagi masyarakat Sulawesi Selatan (Mattuada, 1997). Sejak masa pra Islam masyarakat Sulawesi Selatan mudah mengenal stratifikasi sosial. Di saat terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial dalam masyarkat Sulawesi Selatan. Startifikasi sosial ini mengakibatkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dengan golongan bawah. Secara umum masyarakat Sulawesi Selatan mengenal tiga tingkatan sosial (kelas sosial). Dari kempat suku besar yang memukimi Sulawesi Selatan, ada tiga suku yang menganut tiga tingkatan. Ketiga suku tersebut adalah Suku Bugis, Makassar dan Mandar. Suku Bugis menganut tiga tingkatan sosial. Ketiga tingkatan sosial itu adalah : Ana’ Arung, To Maradeka dan Ata . Ketiga tingkatan sosial yang dianut oleh suku yang terb
Read more »

SISTEM KEKERABATAN ORANG BUGIS, MAKASSAR, MANDAR DAN TORAJA

-
Oleh : Badruzzaman Di daerah Sulawesi Selatan sangat menonjol perasaan kekeluargaan. Hal ini mungkin didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan berasal dari satu rumpun. Raja-raja di Sulawesi Selatan telah saling terikat dalam perkawinan, sehingga ikatan hubungan kekeluargaan semakin erat. Menurut Sure’ Lagaligo (catatan surat Lagaligo dari Luwu) bahwa keturunan raja berasal dari Batara Guru yang kemudian beranak cucu. Keturunan Barata Guru kemudian tersebar ke daerah lain. Oleh karena itu perasaan kekeluargaan tumbuh dan mengakar di kalangan raja di Sulawesi Selatan. Dalam masyarakat Sulawesi Selatan ditemukan sistem kekerabatan. Sistem kekrabatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Keluarga inti atau keluarga batih. Keluarga ini merupakan yang terkecil. Dalam bahasa Bugis keluarga ini dikenal dengan istilah Sianang , di Mandar Saruang Moyang , di Makassar Sipa’anakang/sianakang , sedangkan orang Toraja menyebutnya Sangrurangan. Keluarga ini b
Read more »

SEKILAS SEJARAH MASUKNYA KRISTEN DI ALOR

-
Oleh : Badruzzaman Pantai Makassar di Kabupaten Alor saat itu dikusai oleh Portugis. Sepanjang pesisiran pantai di Pulau Alor dinaikkan bendera putih. Menurut Fredrik Pulinggomang, S.Th, seorang tokoh masyarakat Alor dan Pendeta, bahwa pada tahun 1814 terjadi persepakatan pembagian wilayah antara Portugis dan Belanda yang kemudian disebut dengan Keputusan Leserborn. Keputusan itu membagi wilayah NTT menjadi dua bagian wilayah kekuasan. Wilayah pertama yang meliputi mulai dari Sumba, sebagian daratan Timor, Alor masuk daerah kekuasaan Kolonial Belanda, sedangkan Plores dan sebagian Timor masuk dalam wilayah Portugis. Berdasarkan keputusan itu maka Belanda mulai menempatkan beberapa orang Belandes di Alor. Seorang diberikan tugas sebagai Poskholder (penjaga pos), seorang yang lain sebagai menteri pajak, dan satu komando pasukan. Mereka masuk pertama kali di suatu tempat yang bernama Bang Atimang (sekarang bernama Alor Kecil), lalu berkedudukan atau berdomisil di Pantai Makass
Read more »