POLITIK DEVIDE AT IMPERA CARA KOLONIAL BERKUASA

-
by Ahmad  M. Sewang 

Politik devide et impera pada awalnya digunakan sebagai strategi perang yang diterapkan  bangsa-bangsa kolonial pada abad 15 (Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis). Bangsa-bangsa tersebut melakukan ekspansi dan penaklukan untuk mencari SDA, terutama di wilayah tropis. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, metode penaklukan mereka mengalami perkembangan, sehingga politik pecah belah tidak lagi sekadar sebagai strategi perang namun menjadi strategi politik.

Untuk menaklukan Sultan Hasanuddin dalam Perang Makassar, maka ditarapkanlah strategi politik devide et impera. Arum Palaka diajak kolonial Belanda untuk berkoalisi sebagai upaya memecah bela pasukan Makassar. Arung Palaka diangkat setinggi-tingginya dengan janji kekuasaan politik pasca perang. Sebaliknya,  Sultan Hasanuddin ditekan sekaras-kerasnya. Karena itu politik devide et impera juga disebut politik belah bambu, yang satu diangkat dan yang lain diinjak. Akhirnya Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani Bongaaisch Contract atau Perjanjian Perdamaian pada tanggal 18 November 1667.

Strategi politik pecah belah juga digunakan pasca proklamasi kemerdekan Indonesia 1945, yaitu ketika kolonial ingin kembali menjajah Indonesia, caranya menggagalkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi politik pecah belah menjadi alat memecah belah suatu bangsa agar bisa ditaklukkan dengan tujuan untuk mendapatkan dan melestarikan kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah dikuasai. Pada 1947-1948 Belanda membentuk negara boneka dengan menjanjikan kemerdekaan terhadap beberapa negara boneka yang telah dibuatnya, di antaranya Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Jawa Timur

Di alam demokrasi pasca era kemerdekaan sampai sekarang dan setelah melihat  perpecahan dalam masyarakat semakin parah, orang mulai bertanya. Apakah politik devide at impera juga diterapkan untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan? Ternyata masih ada yang berkata masih tetap berlanjut, sebagai tanda bahwa bangsa kita belum merdeka 100%. Bahkan ada pengamat politik berpendapat, di negara yang dianggap kampium demokrasi pun masih menggunakannya untuk mencapai kekuasaan. Salah satu faktor kemenangan pemilihan presiden AS 2016 antara Donald Tramp dan Hillary Clinton adalah karena Tramp menggunakan politik devide at impera dengan mengangkat warga negara berkulit putih yang kurang terdidik, sebaliknya, menekan warga negara yang berkulit hitam. Bagaimana di negara tercinta Indonesia? apa pernah ada penguasa menggunakan politik belah bambu semacam ini? yaitu memecah belah warga negara dengan mengangkat warga negara loyalis dan menekan warga negara oposan? Apakah perpecahan yang sedang terjadi by desain atau by accisidence? Sedang loyalis dan oposan keduanya dibutuhkan dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Bukankah bagi seorang  setalah dilantik sebagai pemimpin negara otomatis berubah menjadi pemimpin untuk seluruh warga negara dan tumpah darah Indonesia, tanpa sedikit pun diskriminatif? Saya harap ada seorang ilmuwan sosial politik bisa menulislannya dan menjawab beberapa pertanyaan di atas dengan baik.

Wassalam,
Makassar, 28 Januari 2021

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT SULAWESI SELATAN

-
Oleh : Badruzzaman Masyarakat Sulawesi Selatan agak ketat memegang adat yang berlaku, utamanya dalam hal perlapisan sosial. Pelapisan sosial masyarakat yang tajam merupakan suatu ciri khas bagi masyarakat Sulawesi Selatan (Mattuada, 1997). Sejak masa pra Islam masyarakat Sulawesi Selatan mudah mengenal stratifikasi sosial. Di saat terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial dalam masyarkat Sulawesi Selatan. Startifikasi sosial ini mengakibatkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dengan golongan bawah. Secara umum masyarakat Sulawesi Selatan mengenal tiga tingkatan sosial (kelas sosial). Dari kempat suku besar yang memukimi Sulawesi Selatan, ada tiga suku yang menganut tiga tingkatan. Ketiga suku tersebut adalah Suku Bugis, Makassar dan Mandar. Suku Bugis menganut tiga tingkatan sosial. Ketiga tingkatan sosial itu adalah : Ana’ Arung, To Maradeka dan Ata . Ketiga tingkatan sosial yang dianut oleh suku yang terb
Read more »

SISTEM KEKERABATAN ORANG BUGIS, MAKASSAR, MANDAR DAN TORAJA

-
Oleh : Badruzzaman Di daerah Sulawesi Selatan sangat menonjol perasaan kekeluargaan. Hal ini mungkin didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan berasal dari satu rumpun. Raja-raja di Sulawesi Selatan telah saling terikat dalam perkawinan, sehingga ikatan hubungan kekeluargaan semakin erat. Menurut Sure’ Lagaligo (catatan surat Lagaligo dari Luwu) bahwa keturunan raja berasal dari Batara Guru yang kemudian beranak cucu. Keturunan Barata Guru kemudian tersebar ke daerah lain. Oleh karena itu perasaan kekeluargaan tumbuh dan mengakar di kalangan raja di Sulawesi Selatan. Dalam masyarakat Sulawesi Selatan ditemukan sistem kekerabatan. Sistem kekrabatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Keluarga inti atau keluarga batih. Keluarga ini merupakan yang terkecil. Dalam bahasa Bugis keluarga ini dikenal dengan istilah Sianang , di Mandar Saruang Moyang , di Makassar Sipa’anakang/sianakang , sedangkan orang Toraja menyebutnya Sangrurangan. Keluarga ini b
Read more »

SEKILAS SEJARAH MASUKNYA KRISTEN DI ALOR

-
Oleh : Badruzzaman Pantai Makassar di Kabupaten Alor saat itu dikusai oleh Portugis. Sepanjang pesisiran pantai di Pulau Alor dinaikkan bendera putih. Menurut Fredrik Pulinggomang, S.Th, seorang tokoh masyarakat Alor dan Pendeta, bahwa pada tahun 1814 terjadi persepakatan pembagian wilayah antara Portugis dan Belanda yang kemudian disebut dengan Keputusan Leserborn. Keputusan itu membagi wilayah NTT menjadi dua bagian wilayah kekuasan. Wilayah pertama yang meliputi mulai dari Sumba, sebagian daratan Timor, Alor masuk daerah kekuasaan Kolonial Belanda, sedangkan Plores dan sebagian Timor masuk dalam wilayah Portugis. Berdasarkan keputusan itu maka Belanda mulai menempatkan beberapa orang Belandes di Alor. Seorang diberikan tugas sebagai Poskholder (penjaga pos), seorang yang lain sebagai menteri pajak, dan satu komando pasukan. Mereka masuk pertama kali di suatu tempat yang bernama Bang Atimang (sekarang bernama Alor Kecil), lalu berkedudukan atau berdomisil di Pantai Makass
Read more »