MASJID DAN MUBALIH DI BAWAH KOORDINASI DPP IMMIM THN 2021

-
 by Ahmad M. Sewang

Hari Sabtu, 5 Desember 2020 DPP IMMIM melakukan pertemuan  dengan para pengurus masjid dan para mubalig untuk melakukan evaluai selama setahun, sambil membagikan jadwal Jumat kepada para mubalig dan masjid untuk tahun 2021. Demikian pula beberapa tahun silam DPP IMMIM telah melakukan Klasifikasi masjid dan kualifakasi mubalig yang bisa dipertenggungjawabkan secara akademik sebab dilakukan lewat riset kuantitif. Klasifikasi masjid dilakukan dengan membentuk tim khusus untuk langsung meneliti di lapangan dan menetapkannya lewat pertemuan bersama di DPP IMMIM dalam memastikan klasifikasinya A, B, atau C.

Khusus kualifikasifikasi mubalig ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan:
1. Mengisi form yang telah disiapkan.
2. Memperhatikan jam terbang setip mubalig.
3. Tingkat pendidikan formal yang diraih.
4. Kedudukannya dalam organisasi masyarakat, dan
5. Hasil form isian panitia masjid yang diminta diisi setiap Jumat sepanjang tahun berjalan dan dikembakikan ke DPP tiap akhir tahun untuk di evaluasi. Andai, ada panitia masjid mengusulkan seorang mubalig, maka DPP IMMIM akan mempertimbangkannya lewat musyawarah.

Kualifikasi Mubalig ditetapkan dengan dinamis. Artinya, seorang mubalig setiap tahun bisa saja naik-turun kualifikasinya dari A ke B dan ke C atau sebaliknya. Sangat tergantung pada lima pertimbangan tersebut di atas.

DPP IMMIM mengumumkan bahwa jumlah masjid secara keseluruhan yang setiap Jumat dipublish lewat koran sejumlah 173 masjid dengan klasifikasi A, B, dan C. Sedang jumlah mubalig 165 orang dengan kualifikasi yang sama.

Walau disadari, baik klasifikasi dan kualifikasi terus-menerus dilakukan penyempurnaan bahwa apa yang sudah diperbaiki selalu saja memerlukan penyempurnaan yang tidak kenal berhenti. IMMIM telah berusaha secara maksimal menempatkan mubalig pada posisinya di setiap masjid, "the righ man in the righ place." Walau demikian, selalu saja menerima masukan baru dari mubalig, panitia, dan jamaah masjid lewat lewat form isian. Selain itu, DPP IMMIM pun menghimbau agar para mubalig tetap memperhatikan etika mubalig dan nilai-nialai ke-IMMIM-an yang sudah disepakati, yaitu, persatuan, toleransi, moderasi, wasatiah, independensi, dan hubbul watan.

Wassalam,
Makassar, 7 Desember 20202

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT SULAWESI SELATAN

-
Oleh : Badruzzaman Masyarakat Sulawesi Selatan agak ketat memegang adat yang berlaku, utamanya dalam hal perlapisan sosial. Pelapisan sosial masyarakat yang tajam merupakan suatu ciri khas bagi masyarakat Sulawesi Selatan (Mattuada, 1997). Sejak masa pra Islam masyarakat Sulawesi Selatan mudah mengenal stratifikasi sosial. Di saat terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial dalam masyarkat Sulawesi Selatan. Startifikasi sosial ini mengakibatkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dengan golongan bawah. Secara umum masyarakat Sulawesi Selatan mengenal tiga tingkatan sosial (kelas sosial). Dari kempat suku besar yang memukimi Sulawesi Selatan, ada tiga suku yang menganut tiga tingkatan. Ketiga suku tersebut adalah Suku Bugis, Makassar dan Mandar. Suku Bugis menganut tiga tingkatan sosial. Ketiga tingkatan sosial itu adalah : Ana’ Arung, To Maradeka dan Ata . Ketiga tingkatan sosial yang dianut oleh suku yang terb
Read more »

SISTEM KEKERABATAN ORANG BUGIS, MAKASSAR, MANDAR DAN TORAJA

-
Oleh : Badruzzaman Di daerah Sulawesi Selatan sangat menonjol perasaan kekeluargaan. Hal ini mungkin didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan berasal dari satu rumpun. Raja-raja di Sulawesi Selatan telah saling terikat dalam perkawinan, sehingga ikatan hubungan kekeluargaan semakin erat. Menurut Sure’ Lagaligo (catatan surat Lagaligo dari Luwu) bahwa keturunan raja berasal dari Batara Guru yang kemudian beranak cucu. Keturunan Barata Guru kemudian tersebar ke daerah lain. Oleh karena itu perasaan kekeluargaan tumbuh dan mengakar di kalangan raja di Sulawesi Selatan. Dalam masyarakat Sulawesi Selatan ditemukan sistem kekerabatan. Sistem kekrabatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Keluarga inti atau keluarga batih. Keluarga ini merupakan yang terkecil. Dalam bahasa Bugis keluarga ini dikenal dengan istilah Sianang , di Mandar Saruang Moyang , di Makassar Sipa’anakang/sianakang , sedangkan orang Toraja menyebutnya Sangrurangan. Keluarga ini b
Read more »

SEKILAS SEJARAH MASUKNYA KRISTEN DI ALOR

-
Oleh : Badruzzaman Pantai Makassar di Kabupaten Alor saat itu dikusai oleh Portugis. Sepanjang pesisiran pantai di Pulau Alor dinaikkan bendera putih. Menurut Fredrik Pulinggomang, S.Th, seorang tokoh masyarakat Alor dan Pendeta, bahwa pada tahun 1814 terjadi persepakatan pembagian wilayah antara Portugis dan Belanda yang kemudian disebut dengan Keputusan Leserborn. Keputusan itu membagi wilayah NTT menjadi dua bagian wilayah kekuasan. Wilayah pertama yang meliputi mulai dari Sumba, sebagian daratan Timor, Alor masuk daerah kekuasaan Kolonial Belanda, sedangkan Plores dan sebagian Timor masuk dalam wilayah Portugis. Berdasarkan keputusan itu maka Belanda mulai menempatkan beberapa orang Belandes di Alor. Seorang diberikan tugas sebagai Poskholder (penjaga pos), seorang yang lain sebagai menteri pajak, dan satu komando pasukan. Mereka masuk pertama kali di suatu tempat yang bernama Bang Atimang (sekarang bernama Alor Kecil), lalu berkedudukan atau berdomisil di Pantai Makass
Read more »