RESPONS PADA PILKADA DI DEPAN MATA

-
by Ahmad M. Sewang

Pilkada sudah ada di depan mata, akan berlangsung 9 Desember 2020. 
Pilkada yang dilaksanakan di tengah penyebaran covid-19, memerlukan ekstra hati-hati dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Belum lagi kebiasaan Pilkada, diselenggarakan dengan penuh intrik dan oligarki kepemilikan modal. Hanya saja kita  berharap agar Pilkada yang tinggal dua bulan lagi berjalan sukses dengan cara setiap konstentan mampu mengendalikan diri. Seperti kita maklumi salah satu aturan KPU yang tidak boleh diabaikan adalah penggunaan money politic, tetapi apakah bisa dipatuhi? Jangan sampai seperti Pilkada sebelumnya sering menyisahkan cerita kurang sedap.

Penulis ingin men-sharing sebuah pengalaman. Suatu ketika penulis satu hotel di Jakarta dengan seorang mantan Bupati yang berasal dari daerah yang sama. Penulis menggunakan kesempatan itu walau lewat candaan bertanya, "Berapa cost yang harus dipersiapkan jika ingin mendaftar sebagai kandidat Bupati? tanyaku penasaran. Beliau menjawab, "Sekitar Rp 6 miliyar." Kemudian saya lanjutkan candaan itu "Saya ini PNS, dari mana bisa mermperoleh uang sebanyak itu?" Sepontan beliau menjawab, "Gampang! Bangunlah kerjasama dengan pengusaha."

Dalam sebuah seminar, saya sharing candaan tersebut kepada seorang senator yang hadir sebagai salah seorang panelis. Beliau langsung menimpali bahwa Rp 6 miliar belumlah cukup. Sekarang justru lebih banyak lagi, yaitu Rp 16 miliar.

Jika demikian caranya, maka seorang yang terpilih sebagai kepala daerah, sama saja telah menyandrakan diri pada cukong-cukong politik. Sebab kepala daerah yang jujur, pasti mengetahui persis bahwa gaji mereka selama 5 tahun, tidak akan bisa melunasi utang pinjaman sejumlah tersebut di atas, apa bila hanya mengandalkan gaji belaka. Andai setiap kontentastan memakai modus yang sama, maka tentu menimbulkan tanya, di mana fungsi Bawaslu? Paling mengkhawatiran, jika setiap kapala daerah terpilih dengan metode yang sama. Padahal mereka adalah manusia pilihan, tetapi sangat disayangkan jika menjadi incaran OTT KPK. Andai toh lolos tidak terciduk, hanyalah kebetulan mereka bernasib baik. Jika saja modus semacam ini dibiarkan, maka pemerintahan yang akan terbentuk adalah Koloptokrasi. Sengaja hal ini dikemukakan sebagai warning, agar kandidat kepala daerah lebih berhati-hati untuk menghindari modus seperti di atas, sehingga mereka selamat fi al-dunia wa al-akhirah. 

Warning ini perlu, sebab bagi saya, seorang kepala daerah terpilih adalah abdi negara untuk mengantarkan masyarakatnya menuju kesejahteraan. Semoga peringatan ini sekaligus menjadi doa yang menyertai pada semua kandidat kepala daerah agar selamat dalam pengembang amanah rakyat. 
 
Wassalam, 
Makassar, 5 Oktober 2020

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT SULAWESI SELATAN

-
Oleh : Badruzzaman Masyarakat Sulawesi Selatan agak ketat memegang adat yang berlaku, utamanya dalam hal perlapisan sosial. Pelapisan sosial masyarakat yang tajam merupakan suatu ciri khas bagi masyarakat Sulawesi Selatan (Mattuada, 1997). Sejak masa pra Islam masyarakat Sulawesi Selatan mudah mengenal stratifikasi sosial. Di saat terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial dalam masyarkat Sulawesi Selatan. Startifikasi sosial ini mengakibatkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dengan golongan bawah. Secara umum masyarakat Sulawesi Selatan mengenal tiga tingkatan sosial (kelas sosial). Dari kempat suku besar yang memukimi Sulawesi Selatan, ada tiga suku yang menganut tiga tingkatan. Ketiga suku tersebut adalah Suku Bugis, Makassar dan Mandar. Suku Bugis menganut tiga tingkatan sosial. Ketiga tingkatan sosial itu adalah : Ana’ Arung, To Maradeka dan Ata . Ketiga tingkatan sosial yang dianut oleh suku yang terb
Read more »

SISTEM KEKERABATAN ORANG BUGIS, MAKASSAR, MANDAR DAN TORAJA

-
Oleh : Badruzzaman Di daerah Sulawesi Selatan sangat menonjol perasaan kekeluargaan. Hal ini mungkin didasarkan pada anggapan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan berasal dari satu rumpun. Raja-raja di Sulawesi Selatan telah saling terikat dalam perkawinan, sehingga ikatan hubungan kekeluargaan semakin erat. Menurut Sure’ Lagaligo (catatan surat Lagaligo dari Luwu) bahwa keturunan raja berasal dari Batara Guru yang kemudian beranak cucu. Keturunan Barata Guru kemudian tersebar ke daerah lain. Oleh karena itu perasaan kekeluargaan tumbuh dan mengakar di kalangan raja di Sulawesi Selatan. Dalam masyarakat Sulawesi Selatan ditemukan sistem kekerabatan. Sistem kekrabatan tersebut adalah sebagai berikut: a. Keluarga inti atau keluarga batih. Keluarga ini merupakan yang terkecil. Dalam bahasa Bugis keluarga ini dikenal dengan istilah Sianang , di Mandar Saruang Moyang , di Makassar Sipa’anakang/sianakang , sedangkan orang Toraja menyebutnya Sangrurangan. Keluarga ini b
Read more »

SEKILAS SEJARAH MASUKNYA KRISTEN DI ALOR

-
Oleh : Badruzzaman Pantai Makassar di Kabupaten Alor saat itu dikusai oleh Portugis. Sepanjang pesisiran pantai di Pulau Alor dinaikkan bendera putih. Menurut Fredrik Pulinggomang, S.Th, seorang tokoh masyarakat Alor dan Pendeta, bahwa pada tahun 1814 terjadi persepakatan pembagian wilayah antara Portugis dan Belanda yang kemudian disebut dengan Keputusan Leserborn. Keputusan itu membagi wilayah NTT menjadi dua bagian wilayah kekuasan. Wilayah pertama yang meliputi mulai dari Sumba, sebagian daratan Timor, Alor masuk daerah kekuasaan Kolonial Belanda, sedangkan Plores dan sebagian Timor masuk dalam wilayah Portugis. Berdasarkan keputusan itu maka Belanda mulai menempatkan beberapa orang Belandes di Alor. Seorang diberikan tugas sebagai Poskholder (penjaga pos), seorang yang lain sebagai menteri pajak, dan satu komando pasukan. Mereka masuk pertama kali di suatu tempat yang bernama Bang Atimang (sekarang bernama Alor Kecil), lalu berkedudukan atau berdomisil di Pantai Makass
Read more »