SOSIALISASI PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA PARA MUBALIG

 

by Ahmad M. Sewang 

Bagian Pertama 

Tulisan ini berasal dari bahan sosialisaai Pemilihan Walikota Makassar, sengaja diviralkan agar bisa bermanfaat kepada para pemilih, khususnya para pemilih Walikota Makassar. Sosialisasi dilakukan okeh Bawaslu bekerja sama dengan DPP IMMIM dan pesertanya adalah para mubalig di bawah Yuridiksi DPP IMMIM sejumlah 100 peserta, bertempat di Best Western Hotel, 25 Agustus 2020.

Sosialisasi dimaksudkan agar mubalig mendapatkan pengetahuan tentang aturan pemilihan Walikota yang berlangsung 9 Desember tahun ini, juga dimaksudkan agar para mubalig ikut serta berpartisipasi sebagai pengawas in formal, "Mengingat SDM Bawaslu sangat terbatas dalam menghadapi para peserta pemilihan Walikota (Pilwali) yang diikuti sebanyak 1,5 juta," kata ketua Bawaslu kota Makassar dalam sambutannya. Tujuan lainnya dimaksudkan agar para mubalig sebagai pemilih tidak membeli kucing dalam karung, sehingga tidak menyesal salah pilih. Salah pilih berarti mereka sudah mempertaruhkan nasibnya lima tahun ke depan. Juga mengingatkan kepada para mubalig bahwa pemilihan bukan sekedar menggunakan hak tetapi juga melakasanakan hak itu secara rasional. Sekaligus dapat diartikan para mubalig tetap mengikuti pesan positif nenek moyang, "Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna."

Almarhum H. Fadli Luran, sebagai the founding father IMMIM, meninggalkan pesan yang penulis dengar langsung sendiri pada 27 Desember 1980. Beliau berwasiat manusia terbagi dalam tiga kelompok, dalam hubungannya metode penggunaan akal pikiran dengan benar, yaitu:

1. Memilih dulu, baru berpikir. Metode ini paling tidak baik.

2. Memilih sambil berpikir. Metode berpikir kurang baik.

3. Berpikir dahulu baru memilih. Metode ini paling excellence.

Apa yang dilakukan oleh Bawaslu dengan melakukan sosialisasi sebagai cara yang terbaik agar kita mengenal kriteria seorang calon pemimpin sebelum hari H. Hal ini sejalan dengan pesan almarhum H. Fadli Luran di atas.

Wassalam.

Makassar,  Agustus 2020

Bagian Kedua 

Pada Pemilu tahun 2019 lalu, penulis didatangi intel untuk memasang spanduk di halaman masjid-masjid di bawah Yuridiksi DPP IMMIM. Penulis kemudian menanyakan, apa isi spanduk itu? lalu dijawab, "Dilarang berpolitik di dalam masjid." Penulis mengatakan, jika isi spanduknya demikian akan menimbulkan kontroversi dan penulis tidak bisa mempertanggungjawabkan, tetapi jika isinya diubah, "Dilarang berpilitik paraktis dalam masjid," penulis setuju dan sebagai Ketua Umum DPP IMMIM akan ikut mempertanggungjawaban. Alasannya:

1. Islam itu agama yang mengatur segala aspek kehidupan, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Hal ini diakui islamolog Barat, HAR Gibb dalam bukunya, Wheter Islam, "Islam is indeed much more than a system of theology, it is a complete civilization." (Islam memang lebih dari sekedar sistem teologi, itu adalah peradaban yang lengkap.)

2. Sekali pun demikian, Islam juga selalu melihat waktu dan tempat, misalnya, jika di dalam kamar pribadi sendirian orang bisa berbuat sesuatu dengan bebas, misalnya, bisa berbaju apa adanya atau tidak berpakaiab, tetapi jika keluar kamar,  sudah dibatasi oleh  keluarga, tetapi sebagai kepala keluarga jika ada membawa botol minuman keras ke dalam rumah, ia memiliki otoritas bisa menolak botol minuman keras itu dan sebagai kepala keluarga memiliki  tanggung jawab dalam memelihara dan membangun keluarga sakinah. Bahkan ia memiliki otoritas menyingkirkan minuman keras itu. Namun jika ada warung di seberang rumahnya menjual minuman keras, seseorang tidak bisa serta merta datang membawa pentungan memecahkan botol minuman keras itu, karena ia telah dibatasi peraturan negara bahwa ada petugas negara atau kepolisian dan ia bisa melaporkannya agar warung itu digrebek. Dalam sebuah hadis berbunyi:

"Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubah dengan tangannya (kalau ia sebagai pengambil kebijakan dengan membuat peraturan), jika tidak sanggup, maka ia bisa mengubahnya dengan lida (dengan melaporkannya pada yang berwenang), tetapi jika masih tidak sanggup, ia bisa dengan hati, sekali pun itu, termasuk selemah-lemah iman.

3. Dalam masalah politik, tidak semua tempat bebas leluasa dibicarakan. Politik praktis, tidak bisa dibicarakan di kampus atau di masjid dan di tempat umum lainnya. Karena itu politik sebagai ilmu terbagi dua:

a. Low politics atau politik rendahan, tidak bisa dilakukan di sembarangan tempat, kecuali dapat izin.

b. High politc, bisa dilakukan di mana saja termasuk di dalam mesjid, misalnya persyaratan seorang pemimpin. Karena para peserta sosialisasi adalah para mubalig, ia bisa menyampaikan di pengajian dalam masjid, misalnya dengan  mengutip Fawa MUI Sumatra Barat bahwa persyaratan seorang pemimpin adalah

1.  Beriman dan bertakwa pada Allah swt.,

2. Sidiq,

3. Tablig,

4. Amanah, dan

5. Fatanah.

Politik yang dilarang di masjid adalah low politics atau politik rendahan alias politik praktis. Jangankan di masjid, juga di instansi pemerintah, di perguruan tinggi. Kenapa dilarang di masjid? Bayangkan jika seorang mubalig naik mimbar bertablig di depan jamaah, "Saudara-saudara pilihlah calon Walikota bernama 'A'. Dia itu baik dan selalu memperhatikan rakyat kecil." Sudah bisa dibayangkan akan muncul protes dari jamaah bahkan bisa terjadi kekacauan. Sebab jamaah yang datang di masjid memiliki aneka macam latar belakang: politik, organisasi, asal daerah, kecenderungan dan sebagainya. 

Wassalam.

Makassar,  28 Agustus 2020

Bagian Ketiga 

Di antara metode untuk selalu  tetap survival dalam menghadapi persoalan kehidupan yang datang silih berganti, menurut almarhum Prof. Baharuddin Lopa (Barlop), adalah harus memiliki tiga persyaratan pokok, yaitu:

1. Berilmu 

Terutama ilmu yang berhubungan dengan objek kajian atau kerjaan. Syekh Yusuf al-Qardawi berkata dalam bukunya Fikih Awlawiyat, ilmu lebih diprioritaskan daripada amal. Ilmu adalah pedoman untuk beramal, kualitas amal seseorang tergantung pada kualitas ilmu yang dimiliki. Untuk itu, Imam Bukhari meletakkan bab al-ilm dalam sahihnya dengan judul, "Bab ilm Qabl al-Qaul wal Amal". Imam Bukhari ingin menunjukkan bahwa kualitas amal ditentukan oleh kualitas ilmu. Untuk menguatkan argumennya, Imam Bukhari mengutip dalil QS Muhammad: 19, " Ketahuilah bahwa sesungguhnya Dia, tidak ada Tuhan selain Allah..." Maksudnya, sebelum bertauhid dengan benar, lebih diutamakan berilmu lebih dahulu agar ketauhidan lebih berkualitas.

2. Bekerja sepenuh hati atau propessional dan jujur. 

 Profesional dalam bahasa Alquran disebut kaffah, ادخلو ا فى السلم كافة (Masuklah ke dalam Islam secara total). Jika mengerjakan pekerjaan bukan alakadarnya dan bersikap inklusif. Segala bentuk nilai yang mengarah kepada ketertutupan adalah sama dengan budaya bersahaja, seperti sikap tuntas dan tidak fanatis: daerah, suku, etnis, faham dan sebagainya, harus dihindari. Syekh Yusuf al-Qardawi mewanti-wanti sikap fanatis dengan segala bentuknya. Bahaya fanatisme sebab ia buta melihat secara objektif. Inilah yang disebut fanatisme buta, متعصب الاعمى atau blind fanatic. Antonim profesional adalah amatiran, alakadarnya, apa adanya, tidak total atau tidak kaffah.  Demikian halnya dalam Pilwali diperlukan sikap profesional yang sungguh-sungguh, total dan kaffah, yaitu sikap yang didasarkan pada keilmuan, bekerja sepenuh hati dan jujur dan berani menghadapi resiko pekerjaan.

3. Warani atau Berani

Berani karena menguasai objek yang akan dikerja, sehingga bisa konsentrasi sepenuh hati terhadap kerjaan akan memberikan kekuatan moral dan tidak dihantui rasa takut. Berani dengan ilmu insya Allah akan tetap survival. Sedang berani tanpa ilmu, sama halnya bunuh diri serta membenturkan kepala ke tembok. Untuk itulah dilakukan sosialisasi agar memiliki tiga persyaratan utama di atas. Mungkin dengan modal tiga persyaratan tersebut, membuat almarhum  Barlop yang dalam hidupnya tetap survival dan harum namanya serta dikenang indah bagi generasi masa kini, walau sudah puluhan tahun beliau meninggalkan kita. (Habis)

Wassalam.

Makassar, 29 Agustus 2020